Menkominfo: Kurang Dua Tahun TV Analog Harus Beralih ke TV Digital
, . (Sumber: )

Elangnews.com, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menjelaskan bahwa migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital, atau yang dikenal sebagai proses analog-switch-off (ASO), harus diselesaikan paling lambat dua tahun sejak UU Cipta Kerja berlaku.

“Dengan demikian kita memiliki waktu kurang lebih 20 bulan untuk meneruskan persiapan penghentian siaran televisi analog dan beralih sepenuhnya ke siaran televisi digital di seluruh Indonesia,” katanya dalam Konferensi Pers tentang Kesiapan Infrastruktur Multipleksing untuk Mendukung Target ASO 2 November 2022, (04/03).

Ketentuan migrasi penyiaran ini telah ditetapkan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. “PP Postelsiar ini sangat penting bagi proses migrasi televisi digital, karena secara spesifik mengatur mengenai multipleksing. Dalam pengoperasiannya, multipleksing menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas,” ujarnya.

Baca Juga:   DPD Dukung Akselerasi Transformasi Digital Indonesia

Pihaknya juga sudah menyiapkan infrastruktur multipleksing di 22 provinsi untuk implementasi Analog Switch Off (ASO) yang ditargetkan pada 2 November 2022. Ini menjadi awal siaran televisi digital di Indonesia.

Johnny menjelaskan, pemerintah telah memiliki regulasi dan menyiapkan rencana seleksi penyelenggaraan multipleksing.  “Tanggal 2 November 2020 lalu, Presiden RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merevisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,” ujarnya.

Menurut Johny, PP Postelsiar telah mengatur multipleksing bagi penyelenggara dalam jumlah terbatas. Bagi Lembaga Penyiaran Publik (LPP), TVRI akan menjalankan siaran televisi digital sekaligus berperan menyelenggarakan multipleksing bagi Lembaga Penyiaran lain. “Bagi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Kementerian Kominfo akan melaksanakan evaluasi dan seleksi untuk dapat menetapkan LPS sebagai penyelenggara multipleksing,” ujarnya.

Baca Juga:   Menkominfo: Pemerintah Siapkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Johnny menyatakan metode evaluasi nantinya akan diterapkan pada daerah yang telah terselenggara multipleksing oleh LPS. “Sementara itu, untuk daerah-daerah yang belum terselenggara multipleksing oleh LPS, Kementerian Kominfo akan membuka seleksi terutama pada daerah-daerah yang dinilai masih memerlukan tambahan penyelenggaraan multipleksing,” jelasnya.

Hal tersebut diperlukan untuk melengkapi kebutuhan multipleksing yang sudah diselenggarakan oleh LPP TVRI.  “Selain itu, seleksi itu juga diperlukan untuk memenuhi keperluan migrasi ke siaran televisi digital karena jumlah siaran televisi analog di daerah-daerah tersebut lebih banyak dari jumlah slot multipleksing siaran digital yang dapat disediakan oleh multipleksing LPP TVRI,” pungkasnya.
(tup/red)