Komnas Perempuan Kawal Kasus Pelecehan Seksual oleh Petinggi Pemprov DKI Jakarta
Balaikota DKI (Foto: beritajakarta)

Elangnews.com, Jakarta – memberikan perhatian khusus atas dugaan pecehan seksual seorang pejabat tinggi di Povinsi kepada bawahannya. Sanksi diharapkan tidak sampai hanya tahap adminstrasi.

Anggota Komnas Perempuan Siti Aminah menyatakan apresiasi atas tindakan yang cepat dari yang sigap memeriksa terduga. Namun, Siti Aminah berharap pemeriksaan Pemprov DKI tidak hanya sebatas sanksi administrasi.

“Pemprov baru melakukan sanksi administrasi, sanksi secara pidana juga harus dikawal,” ujar Siti Aminah.

Baca Juga:   Jokowi Tinjau Vaksinasi Pelaku Pariwisata, Anies Tengok Vaksinasi Lansia

Menurut Siti Aminah, kekerasan seksual di lingkungan kerja sangat jarang dilaporkan. Korban biasanya lebih memilih mengundurkan diri atau resign.

Siti Aminah juga mengajak Pemprov DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan pihaknya seperti membuka hotline. Dengan demikian korban kekerasan seksual dapat melaporkan kasus yang menimpanya langsung ke Komnas Perempuan.

“Saya berharap hak-hak kepegawain korban tidak terganggu,” ujarnya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban () juga mengaku sudah mendapat laporan dari Pemprov Jakarta terkait dugaan . Namun Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi tak bersedia menyebutkan lembaga dan nama terduga.

Baca Juga:   Setelah Terbakar, Gubernur Anies Bangun Kembali Kampung Kwitang

Namun di kalangan wartawan ramai diperbincangkan terduga pelaku adalah Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Blessmyanda yang melakukan pelecehan seksual kepada stafnya. Kabarnya, terduga telah dinonaktifkan dan tengah menjalani pemerissaan inspektorat.

“Saya dorong kasus ini diselesaikan secara pidana sehingga bisa menjadi pelajaran dan pekerjaan korban tidak terganggu,” ujarnya.(Yat/Red)