[Kasus Korupsi Bansos Covid-19] Jadi Tersangka Mensos Juliari Datangi KPK Dini Hari Ini
Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan () dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19 (6/12/2020). Foto: Antara/Hafidz Mubarak.

“Pos pengaduan ini adalah upaya untuk dapat memetakan permasalahan dan kerugian yang dialami masyarakat sebagai dampak korupsi,” kata Kurnia Ramadhan perwakilan , Minggu (21/3/2021).

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Koalisi masyarakat sipil anti-korupsi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ( Jakarta), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (), Komisi untuk Orang Hilang, dan membuka pos pengaduan masyarakat terdampak korupsi bantuan sosial Covid-19, Minggu (21/3/2021).

Koalisi menjelaskan bahwa sasaran pos pengaduan tersebut adalah masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan sosial sembako Covid-19 di wilayah Jabodetabek namun mengalami permasalahan distribusi.

Baca Juga:   ICW: Tahun 2020 Kerugian Negara Akibat Korupsi Melonjak 4 Kali Lipat

Dari pengaduan masyarakat yang masuk akan menjadi dasar untuk melakukan upaya-upaya hukum kolektif, seperti menuntut pemulihan kerugian masyarakat.

Selain aspek hukum, tujuan pembentukkan pos pengaduan itu juga diarahkan untuk perbaikan kebijakan mengenai bansos dan jaminan sosial lainnya agar lebih transparan dan akuntabel.

Pos pengaduan akan dibuka selama 14 hari, dari tanggal 21 Maret sampai 4 April 2021.

Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduannya, Koalisi Masyarakat Sipil menyediakan formulir melalui link http://s.id/poskorbanbansos atau melalui hotline telepon/Whatsapp di nomor 0881 0246 58639.

Baca Juga:   Ketua KPK: Sekarang Tidak Ada Lagi Jumat Keramat

Seperti sudah diketahui, pada Desember 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan pada sejumlah pejabat Kemensos dan pihak swasta yang diduga melakukan tindakan korupsi dengan cara meminta fee sebesar 10.000 rupiah dari total harga paket sembako 300.000 rupiah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Kasus yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara itu, menurut Koalisi Masyarakat Sipil, setidaknya ada 1,3 juta keluarga penerima manfaat yang berpotensi dirugikan secara langsung akibat korupsi tersebut. (trd/red)