riwu kore
Bupati terpilih Kabupaten , NTT, . (Foto: suarakarya.id)

Elangnews.com, Jakarta – Langkah Orient Patriot Riwu Kore, pemenang Pilkada , Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi bupati tampaknya mendapat banyak rintangan. Teranyar,  meminta Menteri Dalam Negeri () tidak melantik Orient.

Pernyataan ini disampaikan Bawaslu melalui surat yang dikirim ke Mendagri. Isi surat itu menyebutkan bahwa Orient tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua. Karena Orient masih tercatat sebagai warga negara (AS).

Meskipun penetapan pasangan calon (paslon) terpilih telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tanggal 23 Januari 2021, namun adanya fakta hukum baru kewarganegaraan tersebut membuat syarat pencalonan Orient tak lagi terpenuhi. Hal ini sesuai Pasal 7 ayat (1) UU Pemilihan jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, sebagai syarat fundamental harus warga negara Indonesia (WNI).

Baca Juga:   Mahfud MD Pernah Sebut Calon Dubes Zuhairi Misrawi Keblinger

Seperti diketahui, Orient sudah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua  berpasangan dengan Thobias Uly yang diusung Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Orient mendapatkan suara terbanyak sebesar 48,3%.

Namun, fakta hukum bersumber surat Kementerian Luar Negeri nomor 02992/PK/02/2021/64/10 tanggal 10 Februari 2021 dan surat Kedutaan Besar AS Nomor 00709 tanggal 10 Februari 2021 menyatakan bahwa benar Orient adalah warga negara AS. Mengingat kewenangan pelantikan kepala daerah merupakan ranah administrasi pemerintahan, maka Bawaslu membuat surat rekomendasi kepada Mendagri.

Sejauh ini,  keputusan penetapan pasangan calon terpilih pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020  telah disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua. Lalu diteruskan kepada Mendagri melalui Gubernur NTT untuk memperoleh pengesahan pengangkatan dengan Keputusan Mendagri yang hingga kini belum dilaksanakan.

Baca Juga:   Secara Resmi Bawaslu Minta Mendagri Tidak Melantik Bupati Terpilih Riwu Kore

“Untuk itu, Bawaslu meminta Mendagri tak melaksanakan pengesahan dan pengangkatan Orent sebagai Bupati Kabupaten Sabu Raijua lewat Keputusan Mendagri atas adanya temuan fakta hukum kewarganegaraan ganda tersebut,” demikian keterangan resmi Humas Bawaslu RI.

Dalam analisa Bawaslu, sesuai Pasal 23 huruf a, b, h, atau i UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007, menegaskan apabila seseorang WNI memperoleh kewarganegaraan lain, maka yang bersangkutan dengan sendirinya (otomatis) kehilangan kewarganegaraan, sehingga status sebagai WNI tidak ada lagi.
(tup/red)