Logos Institute; Pimpinan Ombudsman Baru Harus Mampu Tingkatkan Mobilitas ORI
Gedung Ombudsman Republik Indonesia

ELANGNEWS.COM– Pada pekan ini DPR RI akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 18 calon anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, pada tanggal 26-27 Januari 2021.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa 18 nama calon anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 tersebut merupakan hasil panitia seleksi yang dibentuk pemerintah yang telah disampaikan kepada pimpinan DPR RI pada 2 Desember 2020.

Dikutip dari rilis siaran pers Logos Institute Senin (25/1/2021), sebuah NGO Nasioanal yang fokus pada isu-isu Good Governance ini, menyampaikan “ORI harus bertitik tolak sebagai lembaga negara yang mengawasi pengawasan pelayanan publik secara kredibel. Bukan asyik memikirkan untuk dirinya sendiri.

ORI tidak boleh mengeluh. Menyoal dukungan konstitusi, peraturan teknis dan budget yang memadai justeru memperlemah daya tarik ORI di hadapan publik” ungkap Direktur Logos Institute, Abdul Rahman Sutara Purba.

Selanjutnya, Lembaga negara Ombudsman Republik Indonesia (ORI) harus bekerja menjalankan peran dan fungsinya dalam pengawasan pelayanan publik sebagai tanggung jawab konstitusional yang diembankan pada lembaga ORI.

“Perbaikan konstitusi dan peraturan teknis guna mensupport ORI memang penting. Namun bergerak ke tujuan perbaikan sambil terus menjalankan fungsi-fungsi utama pengawasan yang terkait maladministrasi dan etika pelayanan publik harus terus berjalan, tidak harus menunggu revisi peraturan perundang-undangan dan dukungan teknis yang diharapkan. Pimpinan ORI kedepan Jangan sampai terjebak pada rutinitas formal yang bergerak menunggu suport dan penguatan peraturan terlebih dahulu” ungkap Direktur eksekutif Logos Institute yang juga pelaku Enterpreneur di Jakarta.

ORI sudah diback up peraturan perundang-undangan terkait. Sementara pelayanan publik terjadi setiap hari. Terpenting ORI harus melakukan mobilitas sosial guna menjalankan koordinasi dan kerjasama vertikal (Panjat Sosial/PANSOS) dan horizontal (Lintas Sosial/LINSOS) guna pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan. Mengutip dari situs www.ombudsman.go.id, Tingkat kepatuhan terhadap implementasi UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik paling rendah banyak ditemukan di kabupaten/kota dibandingkan level propinsi, dan kementerian/lembaga.

Sebagaimana hasil survei kepatuhan terkait hal tersebut yang dilakukan ORI pada tahun 2019 dimana tingkat kepatuhan pada 22 kementerian (91,67%), 12 lembaga (80%), 30 propinsi (88,24%), 61 kota (71,76%) dan 162 kabupaten (53,11%). Tindak lanjut terlapor atas rekomendasi ORI pun banyak yang tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemerintahan di daerah.

Pada 2019, dari 34 rekomendasi ORI 12 rekomendasi dilaksanakan (35,29%); 12 rekomendasi dilaksanakan sebagian (35,29%); dan 10 rekomendasi tidak dilaksanakan (29,41%). Dari 5464 laporan kasus, substansi permasalahan laporan pengaduan masyarakat meliputi : ekonomi dan lingkungan 2111 kasus (39%), hukum dan pertahanan 1085 kasus (20%), sosial budaya 2268 kasus (41%).

Pada paparan data tersebut, kinerja Ombudsman Repubik Indonesia pada priode lalu masih sangat kurang maksimal. “Layanan administrasi publik itu menyentuh semua sektor layanan masyarakat. Dari mulai masyarakat biasa hingga pengusaha bersentuhan dengan sektor layanan publik tersebut, dan pada praktiknya sering kali masyarakat tidak mendapatkan pelayanan prima dari para intstansi relugalor terkait”, pungkas Abdul Rahman Sutara Purba dalam penutup siaran persnya.

Berita Politik & Pemerintahan : Logos Institute; Pimpinan Ombudsman Baru Harus Mampu Tingkatkan Mobilitas ORI, ElangNews.com.