BEM SI Bantah Mau Kudeta Presiden Jokowi
Klarifikasi BEM SI tentang rencana kudeta Presiden Jokowi.

Elangnews.com, Jakarta – Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membantah jika ada gerakan mengkudeta alias memakzulkan Presiden Joko Widodo. Dalam keterangan resminya BEM SI menegaskan, bahwa tidak benar mereka akan melakukan demonstrasi pemakzulan Presiden Jokowi di Jumat 12 Februari nanti. “Serta tidak terlibat sama sekali didalamnya,” ujar Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Remy Hastian, (09/02).

Menurutnya, BEM SI menjunjung tinggi nilai demokrasi dan bertindak konstitusional. “Serta tidak membenarkan tindakan inkonstitusional berupa pemakzulan secara paksa atau kudeta terhadap Jokowi,” ujarnya.

Remy juga mengklarifikasi pesan berantai yang tersebar di aplikasi percakanpan yang mengatasnamakan BEM SI, bukanlah pihak mereka. “Jadi, tidak benar adanya BEM SI akan melakukan dan menginisiasi aksi Pemakzulan Pemerintah Indonesia,” katanya.

Baca:  Epidemiolog: Jokowi Harus Memberikan Teladan tentang Konsistensi

Menurut Remy, BEM SI juga menolak dengan tegas adanya upaya penggabungan kembali Dwifungsi ABRI yang jauh dari cita-cita Reformasi. “BEM SI masih konsisten menolak adanya kebijakan tidak pro-rakyat seperti disahkannya Omnibus UU Cipta Kerja, UU Minerba, UU KPK dan UU lainnya yang memberangus hak dan menyengsarakan rakyat Indonesia,” katanya.

Maka itu, BEM SI menghimbau untuk masyarakat agar tidak terpancing dengan pesan bohong atau hoax dan informasi yang tidak bertanggung jawab. “BEM SI mengajak pemerintah dan masyarakat untuk terus bergotong-royong fokus dalam menyelesaikan permasalahan Covid-19,” pungkasnya.

Baca:  Jokowi akan Resmikan Merger Bank Syariah, Saham BRIS malah ARB

Sebelumnya, beredar pesan berantai di aplikasi WhatsApp yang berisi tentang demonstrasi pada Jumat pekan ini. Dalam pesan tersebut tertulis, demonstrasi akan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB. Titik kumpul berada di Tugu Proklamasi, Menteng dan berlanjut menuju kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, lalu berakhir di Monumen Nasional.

“Kembalikan Dwifungsi ABRI sebagai alat pertahanan keamanan negara serta berpolitik, bubarkan kabinet dan parlemen, bentuk DPR MPRS. RAKYAT BERSATU. Mari kita semua bersatu menyuarakan hak-hak rakyat dan turunkan presiden jokowi dari kursi istana!” demikian pesan berantai tersebut tertulis.
(tup/red)