Tiga Fakta Dibalik Keputusan Pemerintah Tolak Kepengurusan Demokrat Moeldoko
Menteri Hukum dan HAM () Yasonna Hamonangan Laoly. (Foto: kemenkumham.go.id)

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai versi kongres luar biasa () pimpinan Kepala Kantor Staf Kepresidenan () .

Berikut adalah tiga fakta dibalik keputusan Pemerintah tersebut:

  1. Kelengkapan surat mandat dari Ketua DPD dan DPC

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) mengatakan, dari hasil pemeriksaan dan penelitian, masih terdapat beberapa dokumen yang belum dilengkapi, antara lain dari perwakilan DPD, DPC, serta tidak adanya mandat dari ketua DPD dan DPC.

“Terdapat beberapa kelengkapan yang belum dapat terpenuhi, yaitu antara lain perwakilan DPD, DPC tidak disertai mandat ketua DPD dan DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan, bahwa permohonan pengesahan terkait KLB 5 maret 2021, ditolak,” jelas Yasonna, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/3/2021).

  1. Pemerintah merujuk pada AD/ART tahun 2020
Baca Juga:   Moeldoko Beberkan Alasan Terima Pimpin Demokrat

Keputusan Kemenkumham menolak permohonan pengesahan kepengurusan kubu KLB Deli Serdang merujuk pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tahun 2020 yang telah disahkan dan dicatatkan.

Menurut Yasonna, Pemerintah tidak memiliki wewenang untuk menilai argumentasi kubu KLB yang mengatakan AD/ART 2020 tidak sesuai dengan UU Partai Politik, dan mempersilakan kubu KLB mengajukan gugatan ke pengadilan.

“Kami tidak berwenang untuk menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan. Jika pihak KLB Deli Serdang merasa bahwa AD/ART tersebut tidak sesuai dengan UU Partai Politik, silakanlah digugat ke pengadilan sesuai ketentuan hukum,” jelas Yasonna dalam keterangan pers virtual, Rabu (31/3/2021).

  1. Partai Demokrat kubu Moeldoko berpegang pada AD/ART tahun 2005
Baca Juga:   Moeldoko Versus AHY, Diantara Isu Kudeta dan Potensi Dualisme Partai Demokrat

Seperti sudah diketahui, kubu Moeldoko menggunakan AD/ART partai tahun 2005 sebagai dasar pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 5 Maret 2021.

Melalui KLB tersebut kemudian menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan sebagai Ketua Majelis Tinggi.

Kemudian, Kubu kontra- itu menyerahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan susunan kepengurusan partai hasil KLB ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (Dirjen AHU).

Hal serupa juga dilakukan kubu AHY yang menyerahkan sejumlah dokumen untuk membuktikan keabsahan kepengurusannya dan membuktikan penyelenggaraan KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang disahkan pemerintah. (trd/red)