erick
Menteri Badan Usaha Milik Negara () Erick Thohir. (Foto: bumn.go.id)

“Sehubungan dengan adanya informasi yang mengatakan bahwa meminta posisi , perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini Kementerian BUMN tidak pernah ada permintaan untuk MUI ataupun pejabat-pejabat di MUI.”

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (21/3/2021).

Sebelumnya, beredar kabar posisi komisaris BUMN itu terkait dengan pernyataan MUI soal penggunaan vaksin Astra Zeneca. Kendati demikian, Arya secara tegas membantah hal tersebut.

“Apalagi berhubungan dengan vaksin Astra Zeneca, sama sekali tidak ada hubungannya dan kita juga tidak ada keterkaitan dengan hal tersebut,” tegas Arya.

Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya menyatakan bahwa vaksin yang diproduksi di SK Bioscience, Korea Selatan hukumnya mubah (boleh digunakan).

MUI mengklaim bahwa keputusan itu sudah melalui serangkaian kajian dan menerima banyak masukan dari para ahli, terutama dari aspek keamanannya.

Baca Juga:   [OPINI] Manajemen Pertamina Bingung Cari Uang

Diketahui, Komisi Pusat pada Selasa (16/03/2021) selain menetapkan Fatwa Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum pada saat Berpuasa, juga menetapkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Produksi Astra Zeneca.

Terkait Fatwa yang terakhir, Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh menyampaikan, ada lima hal yang membuat vaksin Covid-19 produksi Astra Zeneca mubah digunakan.

Pertama, dari sisi agama Islam, ada hal mendesak yang membuat ini masuk dalam kondisi darurat. Sumber-sumber hukum dari Al-Quran, Hadist, Kitab Ulama, maupun kaidah fiqih membolehkan penggunaan (mubah) sebuah obat meskipun itu haram dalam kondisi darurat.

Kedua, kondisi darurat itu, selain ada landasan agamanya, juga diperkuat dengan fakta-fakta di lapangan. Beberapa ahli kompeten yang dihadirkan dalam sidang fatwa MUI, menyebutkan bahwa akan ada risiko fatal jika vaksinasi Covid-19 ini tidak berjalan.

Ketiga, memang paling utama menggunakan vaksin yang sudah terjamin halal dan suci seperti vaksin Covid-19 produksi Sinovac. Namun Indonesia hanya memperoleh jatah sekitar 140 juta vaksin dan yang bisa digunakan hanya 122,5 juta dosis. Jumlah itu tentu saja tidak cukup untuk memenuhi syarat herd immunity karena hanya bisa digunakan untuk 28% penduduk.

Baca Juga:   Kepada MUI, Wapres Tekankan Pentingnya Pola Pikir Moderat

Keempat, persaingan mendapatkan vaksin di seluruh dunia begitu ketat sedangkan persediaan vaksin di dunia terbatas. Seluruh negara berlomba-lomba mendapatkan kuota vaksin lebih untuk warganya. Indonesia sendiri, setelah melakukan lobi, baru memperoleh dari Sinovac dan Astra Zeneca. Sementara Pzifer, Novavac, Sinopharm, dan Moderna memang sudah berkomitmen, namun belum menetapkan jatah vaksin untuk Indonesia.

Terakhir, yang terpenting, BPOM telah mengeluarkan izin edar darurat Vaksin Covid-19 produksi Astra Zeneca Sejak 22 Februari 2021. Ini menandakan bahwa vaksin ini sudah terjamin keamanan (safety), kualitas (quality), dan kemanjuran (efficacy). (trd/red)