M. Nuh
Ketua Mohammad Nuh. (sumber: kompas.com)

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Persatuan Indonesia (PWI) menggelar seminar secara daring bertajuk “Menyikapi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ()” pada Kamis (25/2).

Seminar tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Mohammad Nuh, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Pulhukam) Mahfud MD.

Dalam kesempatan tersebut, Mohammad Nuh meminta kepada legislatif dan eksekutif agar bersungguh-sungguh memperhatikan partisipasi publik dalam proses pembahasan .

“Partisipasi publik jangan ditutup, karena hal tersebut akan menimbulkan rasa memiliki,” ujar , seperti dikutip dari Antara.

Baca Juga:   Konglomerat Hariyadi Sukamdani Minta Jumhur Dibebaskan

Mantan Rektor ITS Surabaya dan Menteri Pendidikan Nasional era SBY itu juga mengatakan bahwa dalam setiap perkembangan zaman tidak perlu khawatir untuk melakukan perubahan UU agar menjadi lebih baik.

UU ITE
Ilustrasi gambar oleh suray/elangnews.com

Sebuah pernyataan menarik dari Ketua Dewan Pers saat seminar tersebut berlangsung, M. Nuh memberi pesan bahwa “yang penting bagi Dewan Pers, UU ini tidak apa diubah sesuai perkembangan zaman, tapi kebebasan pers tidak boleh diganggu gugat, kebebasan berekspresi tetap dijaga.”

Baca Juga:   WA Diretas untuk Penggalangan Dana Covid-19, Awas Penipuan

Pernyataan Ketua Dewan Pers tersebut tentu memberikan angin segar bagi keberlanjutan kebebesan sipil, kebebasan pers, dan menyampaikan pendapat di muka umum. Ditengah-tengah merosotnya Indeks Demokrasi Indonesia yang pernah dirilis oleh EIU beberapa bulan yang lalu.

Lebih lanjut, M. Nuh kembali mengingatkan, bahwa “Negara ini bukan milik panjenengan tok, maka sama-sama kita buka pintu sehingga bisa ikut semuanya, sehingga menghasilkan UU yang tidak aneh-aneh.” (trd/red)