yasonna
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia () Yasonna Hamonangan Laoly. (Foto: kemenkumham.go.id)

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) mempersilakan kubu mengajukan ke pengadilan soal Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Sebelumnya, kubu KLB Deli Serdang menegaskan bahwa AD/ART tidak sesuai Undang-Undang Partai Politik.

Menurut Yasonna, Pemerintah tidak memiliki wewenang untuk menilai argumentasi tersebut, dan mempersilakan kubu KLB mengajukan gugatan ke pengadilan.

“Kami tidak berwenang untuk menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan. Jika pihak KLB Deli Serdang merasa bahwa AD/ART tersebut tidak sesuai dengan UU Partai Politik, silakanlah digugat ke pengadilan sesuai ketentuan hukum,” jelas Yasonna dalam keterangan pers virtual, Rabu (31/3/2021).

Baca Juga:   Jhoni Allen Sebut AHY Palsukan AD/ART Partai

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang menunjuk sebagai Ketua Umum.

Sebelumnya, pihak Moeldoko mengajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang ke Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (Dirjen AHU).

Baca Juga:   Gigit Jari, Peserta KLB Sibolangit Ini Dijanjikan 100 Juta Malah Dapat 5 Juta

Kemudian, Kemenkumham melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas surat yang disampaikan kubu Moeldoko.

Dalam proses tersebut, Kemenkumham kemudian meminta pihak Moeldoko untuk melengkapi kekurangan dokumen sebagai persyaratan.

“Terkait surat ini pihak KLB Deli Serdang untuk menyampaikan beberapa tambahan dokumen,” ujar Yasonna.

Namun, setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen, Kemenkumham masih menemukan sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi oleh pihak Moeldoko.

“Terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan DPD, DPC tidak disertai mandat ketua DPD dan DPC,” tutup Yasonna. (trd/red)