dasco
Wakil Ketua RI Ahmad (dua dari kanan) saat memimpin di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2021). Foto: dpr.go.id/Jaka/Man

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/3/2021).

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad itu mensahkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021 dan sebanyak 246 RUU Prolegnas Perubahan 2020-2024.

Adapun 33 RUU yang masuk 2021 terdiri atas 21 RUU inisiatif DPR, 10 RUU merupakan usulan dari Pemerintah, dan DPD mengusulkan 2 RUU.

Daftar 33 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 adalah sebagai berikut:

Usulan DPR:

  1. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  2. RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Usulan DPR bersama pemerintah)
  3. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
  4. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  5. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  6. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
  7. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
  8. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
  9. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
  10. Rancangan Undang-undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
  11. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
  12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat
  13. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.
  14. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
  15. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
  16. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
  17. RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  18. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
  19. RUU tentang Praktik Psikologi
  20. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
  21. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.
Baca Juga:   KPU Usul Pelaksanaan Pemilu 2024 Digelar Februari-Maret, Pilkada Serentak November
Baca Juga:   Tanpa Persetujuan BPOM Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Anggota DPR Jadi Relawan

Usulan Pemerintah:

  1. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
  2. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
  3. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
  4. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  5. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
  6. RUU tentang Ibukota Negara (Omnibus law)
  7. RUU tentang Hukum Acara Perdata
  8. RUU tentang Wabah
  9. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
  10. RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Usulan DPD:

  1. RUU tentang Daerah Kepulauan
  2. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa.

(trd/red)