omnibus
Ilustrasi gambar oleh Suray/elangnews.com

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Pemerintah secara resmi menetapkan 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai peraturan turunan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Melalui keterangan pers pada Minggu (21/2), Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara, Eddy Cahyono Sugiarto, menyebutkan “Presiden telah menetapkan peraturan pelaksana yang terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres), yang diharapkan dapat segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional.”

Seperti kita ketahui bersama, pemerintah mengajukan RUU Cipta Kerja untuk dibahas di DPR sebagai salah satu jalan keluar mengatasi obesitas regulasi dan mempermudah perizinan berusaha. RUU Cipta Kerja merupakan salah satu RUU yang disusun menggunakan metode .

Saat penetapan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang, justru menuai gelombang protes besar. Reaksi yang beragam dari publik muncul ke permukaan, khususnya mahasiswa, akademisi dan kaum . Penolakan tersebut karena alasan transparansi proses pembahasan bahkan kelima file digital berformat PDF yang berisikan hasil pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut memiliki ketidakkonsistenan isi dan jumlah halaman.

Beberapa ahli hukum di Indonesia menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja ini tidak sejalan dengan UU No. 12 Tahun 2011 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019.

Baca Juga:   Jokowi Tuai Banyak Kritik Usai Keluarkan Limbah Batu Bara dari Kategori Berbahaya

Setelah empat bulan berlalu, sejak penetapan UU Cipta Kerja, kemudian pemerintah secara resmi menetapkan 49 peraturan pelaksana. Kekhawatiran kaum buruh khususnya soal terjawab di dalam peraturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Tentang uang pesangon

Salah satu Peraturan Pemerintah (PP) yang ditetapkan pemerintah dan mendapat sorotan dari publik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ().

Perhatikan pasal 43 yang berbunyi, “Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. Uang Pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).”

Sedangkan bunyi dari pasal 40 ayat (2) adalah, “Uang pesangon diberikan dengan ketentuan sebagai berikut; masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah, masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah, masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah, masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah […].”

Baca Juga:   Impor Beras Musim Panen Raya, Pemerintah Raja Tega?

Berdasarkan bunyi dari pasal-pasal tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan hanya memberikan uang pesangon kepada buruh sebesar 0,5 persen dari ketentuan.

Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Sesuai dengan Pasal 36 PP 35/2021 perusahaan dapat melakukan PHK karena beberapa alasan, yaitu: perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja; perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian; perusahaan tutup akibat mengalami kerugian secara terus-menerus selama dua tahun; perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure); perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau perusahaan pailit.

Perusahaan yang melakukan PHK diwajibkan untuk membayar sejumlah uang pesangon, diatur dalam pasal 40 ayat (1) PP 35/2021, “Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

Terkait besaran jumlah uang pesangon sudah dibahas di atas. (trd/red)