RPP Jalan Tol Digodok, Ombudsman: Harus Sesuai Prinsip Pelayanan Publik
Anggota RI, . (Istimewa)

Elangnews.com, Jakarta – Salah satu turunan dari yaitu Peraturan Pemerintah (PP) mengenai infrastruktur .  Saat ini Kementerian PUPR sedang menyiapkan Revisi PP tentang Perubahan V atas PP No 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

Anggota Hery Susanto menekankan agar perubahan dan penghapusan pasal-pasal dalam , tidak boleh melenceng dari amanat . “UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik harus dimasukkan dalam klausul RPP Jalan Tol,” katanya Kamis lalu dalam konsultasi publik, di Hotel Santika BSD City Serpong Banten.

Hery menerangkan bahwa RPP harus memuat prinsip-prinsip pelayanan publik. “Seperti kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban,” ujarnya.

Baca Juga:   Ombudsman Siapkan Respons Cepat Tangani Pengaduan Masyarakat

Menurut Hery, jalan tol merupakan barang publik (public good) yang cenderung alami perubahan menjadi barang quasi (quasi good) tentu erat kaitannya dengan pelayanan publik;

Maka itu, keluhan masyarakat yang muncul dalam penggunaan jalan tol harus bisa diselesaikan dengan perubahan beleid yang baru. Seperti kinerja pelayanan jalan tol terus mengalami penurunan, terutama kemacetan yang semakin sulit diatasi.

Lalu, kualitas jalan tidak memadai sebagai jalan yang berbayar. “Misalnya ruas jalan banyak yang berlubang,” katanya.

Selain itu, melaju di beberapa ruas jalan tol belum memberikan kenyamanan. Adanya kebijakan e-toll juga menambah beban biaya pengeluaran masyarakat. “Dengan e-toll, berapa besar dana masyarakat tersisa yang mengendap. Siapa yang diuntungkan? Karena dana sisa pada e-toll belum bisa digunakan untuk semua transaksi,” ujarnya.

Baca Juga:   Syahganda Nainggolan Bacakan Pledoi Disaksikan Jenderal Gatot

Keluhan lainnya yang sering muncul dari masyarakat, yaitu kebijakan tarif naik setiap dua tahun sekali. “Pemerintah tidak fair karena SPM sudah tak terpenuhi.  Konsekuensi kebijakan privatisasi jalan tol berimplikasi terhadap tarif tol semakin mahal dan setiap dua tahun naik terus,” paparnya.

Hery juga menjelaskan, setelah RPP ini disahkan, pemerintah harus bergerak cepat untuk menyelaraskannya dengan aturan lainya. “Jika dalam penyusunan RPP Jalan Tol ini tidak mengakomodir aspirasi publik, bahkan dalam pelaksanaannya bertentangan dengan prinsip pelayanan publik, maka dipastikan akan menuai protes maupun gugatan publik,” katanya.

Ujung-ujungnya, sambung Hery, hal itu akan mendorong adanya laporan melalui Ombudsman RI. “Dalam kaitannya dengan praktik di substansi penyelenggaraan jalan tol,” tutupnya.
(syah/red)