kspi
Gambar ilustrasi. Sumber: .or.id

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan puluhan ribu dari berbagai elemen serikat pekerja akan turun ke jalan dalam aksi besar-besaran pada Senin (12/4/2021).

Said juga menambahkan, aksi ini akan digelar serentak di 20 provinsi, sehari menjelang pelaksanaan ibadah puasa.

“Kenapa kita perlu melakukan aksi satu hari menjelang puasa, karena pandemi tidak memungkinkan aksi terus menerus dalam menyuarakan kepentingan buruh yaitu menolak ,” tegas Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (5/4/2011).

Ada tiga tuntutan berkaitan dengan nasib dan hak buruh yang akan diusung dalam aksi tersebut, jelas Said, yaitu pertama mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Buruh meminta pencabutan khususnya klaster ketenagakerjaan.

Baca Juga:   Sah! 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja, Bagaimana Nasib Kaum Buruh?

Tuntutan kedua, meminta kepada pemerintah dan penguasaha untuk tetap membayarkan Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2021.

Terakhir, memastikan pemerintah dan pengusaha di seluruh Indonesia untuk membayar tunjangan hari raya () tahun 2021 secara penuh dan tidak dicicil.

Said kemudian merinci sebaran 20 provinsi yang akan berpartisipasi dalam aksi tersebut, diantaranya Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Riau.

Kemudian Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, NTB, hingga DKI Jakarta yang merupakan tingkat nasional dalam aksi ini.

Untuk memenuhi standar protokol kesehatan saat di lapangan, Said memastikan, seluruh peserta aksi akan mengikuti aturan yang sudah ditentukan pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Misalnya, menjaga jarak, menggunakan masker, dan membawa handsanitizer.

Baca Juga:   Desak Pembatalan UU Cipta Kerja, KSPI: Puluhan Ribu Buruh Akan Datangi MK Besok

“Aksi ini tentu mengikuti perintah Satgas Covid-19, kita tidak akan melanggar ketentuan Satgas dan aparat kemanan yaitu kami siap dirapid antigen,” pungkasnya.

Untuk di daerah-daerah, Said menegaskan, sasaran utama aksi adalah kantor pemerintah daerah. Sedangkan, khusus untuk wilayah DKI Jakarta akan mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK).

“Misal diizinkan 100 ya kami 100, diizinkan 50 orang ya 50 orang. Kemudian kami siap rapid antigen, kalu perlu rapid antigen secara pribadi dan kemudian membawa surat rapid antigennya,” jelas Said soal pembatasan jumlah peserta aksi. (trd/red)