hery s
saat pelantikan Anggota Republik Indonesia Periode 2021-2026 di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021). Foto: ombudsman.go.id

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Guru Besar Fakultas Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Dr. Ir. San Afri Awang mengharapkan agar memfokuskan kajian pada mekanisme pembayaran denda. Misalnya, beberapa kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah diputuskan pengadilan, pembayaran sanksi denda dari perusahaan tertentu dan pemulihan kawasan hutan.

“Jika dendanya besar, perusahaan tidak mampu membayar langsung, maka perusahaan harus bersedia membayar dengan mencicil selama 20-25 tahun (denda di atas 100 milyar rupiah). Tetapi dalam PP No 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) diatur pengajuan keringan pembayaran hanya 12 bulan saja. Di kasus yang lain denda PNBP terhadap kebun sawit dalam kawasan hutan, belum ada aturannya. Maka seharusnya dapat di atur dalam peraturan menteri dari turunan PP 23 dan PP 24,” pungkasnya.

Baca Juga:   Puluhan Ribu Buruh Bersiap Gelar Aksi Besar 12 April

Hal itu disampaikan San Afri Awang pada acara diskusi daring Ombudsman RI bertajuk Regulasi Pasca Berlakunya , Jumat (12/3/2021).

Penasihat Senior Menteri LHK RI itu juga mengingatkan hal-hal yang rawan terjadinya , misalnya dalam Pasal 16 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai turunan dari yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pengukuhan Kawasan Hutan disebutkan bahwa dalam proses penyelenggaran pengukuhan kawasan hutan harus dilaksanakan secara transparan dan dukungan informasi yang jelas.

“Pasal 16 ayat (4) PP tersebut prioritaskan percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan pada daerah strategis. Dalam konteks ini sering terjadi ketidakpastian hukum hutan adat, lalai, sewenang-wenang, dan ketidak pastian hukum pengadaan lahan untuk food estate (tumpang tindih perijinan),” kata San Afri Awang.

Baca Juga:   BPJS Kesehatan Didorong Responsif di Masa Pandemi, ORI Buka Layanan RCO

Pihaknya mencatat area yang rawan terjadinya praktek maladministrasi dan korupsi seperti perizinan di sektor kehutanan produksi dan penggunaan kawasan, pelepasan kawasan hutan secara parsial, dan pelepasan kawasan keterlanjuran melalui sanksi dan mekanisme penarikan PNBP.

“Untuk mencegah praktek korupsi di sektor kehutanan maka harus diperjelas mekanisme dan pengawasan terhadap perijinan berusaha, pelepasan kawasan dan mekanisme penarikan PNBP,” pungkasnya.

Adapun Hery Susanto Anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 menyatakan bahwa Ombudsman RI berkomitmen dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di sektor kehutanan. Secara aktif melakukan kegiatan pencegahan maladministrasi dan praktek korupsi dalam pelayanan publik.

“Kami konsern melakukan kajian terhadap regulasi yang rawan praktek maladministrasi dan korupsi. Kami pun siap menerima dan menindaklanjuti laporan ,” tegas Hery Susanto. (trd/red)