UU ITE
Ilustrasi gambar oleh suray/elangnews.com

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Setidaknya ada dua pernyataan Presiden terkait kebebasan berpendapat yang disampaikan di dua forum yang berbeda.

Pertama, tanggal 8 Februari 2021, saat pidato Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI tahun 2020. Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah.

Kedua, tanggal 15 Februari 2021, “Kalau tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini,” demikian bunyi pernyataan Presiden Jokowi yang diunggah melalui youtube saat menyampaikan pengarahan kepada pimpinan TNI-Polri.

Pernyataan presiden tersebut langsung menuai beragam komentar dan pandangan dari publik.

Salah satu reaksi tajam datang dari analis Kontras, Rivanlee Anandar, “Mengenai keseriusan wacana ini (revisi UU ITE), kami belum lihat tanda-tanda itu.”

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto, “Saya mengambil posisi mengapresiasi kalau memang presiden jadi merevisi. Hanya saja kalau bisa didorong bukan hanya sekedar pernyataan, tapi ada langkah konkrit,” ujar Damar seperti dikutip dari Tempo, Selasa (16/2).

Reaksi dari Kontras dan SAFEnet memang tidak berlebihan, mengingat bahwa sepanjang tahun 2016 hingga Februari 2020 sudah banyak memakan korban dari diterapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya mengenai pasal 27, 28 dan 29 dengan tingkat penghukuman (conviction rate) sebesar 96,8 persen atau setara 744 perkara dan tingkat pemenjaraan sangat tinggi yaitu 88 persen atau 676 perkara.

Baca Juga:   Jokowi Resmikan KRL Yogyakarta-Solo, Transportasi Ramah Lingkungan Terus Diutamakan

Bahkan laporan terakhir SAFEnet, seperti dikutip dari tirto.id, menyimpulkan bahwa jurnalis, aktivis, dan warga kritis paling banyak dikriminalisasi dengan menggunakan pasal- dengan tujuan membungkam suara-suara minor. Sektor perlindungan konsumen, anti korupsi, pro demokrasi, penyelamatan lingkungan, dan kebebasan informasi menjadi sasaran utama.

Sebelumnya elangnews.com menurunkan sebuah artikel bertajuk “Jokowi dan Demokrasi yang Cacat”, memuat sebuah laporan setebal 75 halaman bertajuk Democracy Index 2020: In Sickness and In Health? diterbitkan oleh The Economist Intelligence Unit [EIU], sayap riset dan analis dari The Economist Group, yang menempatkan Indonesia di posisi 64 dari 167 negara di seluruh dunia. menurut tersebut, Indonesia hanya memperoleh skor 6,30 (skala 0-10).

Pemerintah bentuk tim khusus
Presiden Jokowi melalui Menkopolhukam, , akhirnya memberikan reaksi atas polemik kebebasan sipil dan kualitas demokrasi Indonesia yang terus mengalami penurunan peringkat berdasarkan Indeks Demokrasi yang dirilis oleh lembaga EIU yang berbasis di Inggris tersebut.

Baca Juga:   Konglomerat Hariyadi Sukamdani Minta Jumhur Dibebaskan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menyatakan telah membentuk dua tim terkait polemik pasal-pasal karet dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dua tim tersebut masing-masing bertugas membuat pedoman interpretasi dan mengkaji kemungkinan revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 itu.

“Satu tim yang bertugas untuk membuat interpretasi yang lebih teknis dan membuat kriteria implementasi dari pasal-pasal yang selama ini sering dianggap pasal karet,” kata Mahfud lewat keterangan resmi yang disiarkan melalui video, Jumat malam, 19 Februari 2021. Mahfud juga menambahkan bahwa tim pertama ini akan melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan kementerian lain di bawah koordinasi Kemenkopolhukam.

Pasal-pasal karet yang multi-tafsir memang berpotensi disalahgunakan oleh setiap rezim yang berkuasa. Sudah cukup bukti yang menunjukkan banyaknya korban atas penerapan UU ITE secara serampangan. Publik akan menunggu keseriusan Jokowi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. (trd/red)