kapolri
Jenderal dalam sebuah jumpa , Rabu (31/3/2021). Foto: humas..go.id.

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 diteken 5 April 2021 tentang pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan yang dilakukan polisi/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Surat yang ditujukan untuk internal pengemban fungsi humas Polri di seluruh kewilayahan itu bertujuan agar kinerja kepolisian semakin baik.

“Pertimbangannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik. Telegram itu di tujukan kepada kabid humas. Itu petunjuk dan arahan dari Mabes ke wilayah, hanya untuk internal,” Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono, Selasa, 6 April 2021.

Adapun, satu dari 11 poin yang tertuang dalam telegram itu adalah melarang menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

Baca Juga:   Kapolri Beberkan Fakta Penyerangan Mabes Polri

Berikut adalah isi perintah Kapolri yang dituangkan dalam surat telegram secara lengkap:

  1. Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.

2. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana.

3. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian.

4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan.

5. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual.

6. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.

Baca Juga:   Kapolri Minta Maaf Soal Kegaduhan Surat Telegram

7. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya yaitu anak di bawah umur.

8. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku.

9. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.

10. Dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten.

11. Tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.

(trd/red)