MA
Ketua Prof. Dr. M. Syarifuddin, SH., MH membuka acara Pelatihan Sertifikasi Tindak Pidana Korupsi Angkatan XXII bagi Hakim Karier dan Ad Hoc Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama secara virtual, pada Selasa 23/2/2021), bertempat di Command Center Mahkamah Agung. (Foto: mahkamahagung.go.id)

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Sampai batas waktu terakhir, Jumat, 26 Maret 2021 pukul 15.00 WIB, tercatat sebanyak 145 calon mendaftar ke (KY).

“Sejak dibuka pada Senin (1/1), KY sudah menerima 145 orang yang diusulkan untuk mengikuti seleksi ,” kata Siti Nurdjanah Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi di Jakarta, Sabtu (27/3/2021).

Adapun 145 nama pendaftar agung tersebut, ungkap Nurdjanah, terdiri dari 82 orang melalui jalur karir dan 63 sisanya dari jalur nonkarir.

“Berdasarkan jenis kelamin, dari 145 orang terdiri atas 117 orang laki-laki dan 28 orang perempuan,” imbuh Nurdjanah.

Baca Juga:   Artidjo Alkostar, sang Algojo Koruptor Wafat

Siti Nurdjanah juga menambahkan, ada 47 orang yang memilih kamar perdata, 82 kamar pidana, kemudian sebanyak 12 orang mendaftar untuk tata usaha negara, dan 4 orang memilih kamar militer.

Latar belakang pendidikan para pendaftar juga beragam, terdiri 8 orang sarjana (S1), 56 orang strata dua, dan sebanyak 81 pendaftar dengan gelar strata tiga.

Berdasarkan latar belakang profesi pendaftar calon hakim agung, sebanyak 82 orang merupakan hakim, 26 orang akademisi, 17 orang pengacara, dan profesi lainnya berjumlah 20 orang.

Baca Juga:   Kisah Kedekatan Artidjo Alkostar dengan Habib Rizieq Shihab, Ternyata di Luar Dugaan

Selanjutnya, kata Nurdjanah, para calon hakim agung akan memasuki tahap berikutnya, yaitu seleksi administrasi.

Diketahui, bahwa Mahkamah Agung membuka pendaftaran seleksi calon hakim agung berdasarkan Surat Wakil Ketua Bidang Nonyudisial Nomor 7/WKMA-NY/SB/2/2021 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada MA.

Menurut surat itu, MA membutuhkan 13 hakim agung terdiri dari dua orang untuk kamar perdata, delapan orang kamar pidana, satu orang kamar militer, dan dua orang lagi untuk ditempatkan di kamar tata usaha Negara khusus pajak. (trd/red)