RDP
Raker dan RDP RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (), Badan Pengawas Pemilu () dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Foto: dpr.go.id

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).

Pada kesempatan itu, Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI Ilham Saputra mengusulkan pelaksanaan diselenggarakan pada Februari atau Maret 2024. Sementara tetap mengikuti amanat Undang-undang (UU) 10 Tahun 2016 digelar pada November 2024.

Sedangkan untuk tanggal pelaksanaan, lanjut Ilham, Pemilu 2024 dapat diselenggarakan pada 14 Februari atau 6 Maret 2024. Kemudian Pilkada 2024 dilaksanakan pada 13 November 2024.

KPU menyampaikan usulan tersebut tidak tanpa alasan dan pertimbangan sebelumnya. Ilham menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan simulasi terkait penyelenggaraan Pemilu di Februari atau Maret 2024.

Baca Juga:   Survei ini Sebut Prabowo Paling Layak Ganti Jokowi

Pertimbangannya adalah adanya kebutuhan partai politik untuk menyiapkan syarat pencalonan Pilkada di November 2024, kemudahan proses administrasi (apabila dilaksanakan diawal tahun Januari-Februari biasanya terdapat kendala), kondisi cuaca dan perlunya memerhatikan libur keagamaan dan nasional.

Adapun landasan hukum penetapan waktu pelaksanaan Pemilu adalah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 167 ayat 2. Sedangkan untuk hari pemungutan suara Pilkada 2024 menggunakan dasar UU 1 Tahun 2015 yang diubah menjadi UU 6 Tahun 2016 pasal 201 ayat 8.

Selain memaparkan landasan hukum, Ilham juga menjelaskan persiapan-persiapan lain, diantaranya persiapan pemilu luar negeri, persiapan digitalisasi, persiapan dukungan anggaran SDM dan sarana prasarana, hingga tantangan dan potensi masalah Pemilu dan Pemilihan 2024.

Baca Juga:   Waket DPR: Mitigasi Bencana Harus Kedepankan Teknologi

“KPU juga mempersiapkan dukungan IT, digital signature, melalui penyiapan PKPU tentang masterplan TI KPU RI Tahun 2021-2025 dan pembangunan serta pengembangan aplikasi pemilu maupun pemilihan,” ujar Ilham.

Diketahui RDP Komisi II DPR RI tersebut dipimpin oleh Ketua Ahmad Doli Kurnia Tandjung, politisi Partai Golkar.

Pihak KPU, selain Ilham juga hadir Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan, Hasyim Asy’ari, Evi Novida Ginting Manik, dan I Dewa Kade Wiarsa. (trd/red)