kpu
Pelaksana tugas (Plt) Ketua RI Ilham Saputra, saat memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama , Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu () dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (15/3/2021). Foto: kpu.go.id

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) di hadapan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI menyampaikan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan umum serentak pada tahun 2024 sebesar Rp86,2 triliun.

“Anggaran itu untuk kebutuhan 5 tahun, mulai tahun 2021 hingga akhir tahapan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2025,” ujar Plt. Ketua KPU Ilham Saputra di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Senin (15/3/2021).

Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI Ilham Saputra kemudian merinci besar anggaran tersebut dengan asumsi masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Baca Juga:   KPU Usul Pelaksanaan Pemilu 2024 Digelar Februari-Maret, Pilkada Serentak November

Tahun 2022 dibutuhkan anggaran sebesar Rp13,29 triliun, tahun 2023 sebesar Rp24,9 triliun, kemudian untuk tahun 2024 dibutuhkan anggaran sebesar Rp36,54, dan pada tahun 2025 sebesar Rp3,09 triliun.

Sumber anggaran untuk penyelenggaran tahapan pemilihan umum serentak tersebut, menurut Ilham, berasal dari APBN.

Sedangkan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, lanjut Ilham, sebesar Rp26,2 triliun yang akan diambil dari APBD tahun anggaran 2023-2024.

Terkait dengan penyelenggaraan , Ilham mengingatkan, “Sumber pendanaan pemilihan yang berasal dari APBD tersebut perlu persiapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) lebih awal agar tidak terjadi keterlambatan.”

Baca Juga:   Survei ini Sebut Prabowo Paling Layak Ganti Jokowi

Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pilkada sebelumnya, dimana sering terjadi ketidakserentakkan persetujuan dan pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sehingga terjadi kesulitan tersendiri, Ilham memberikan usulan agar anggaran pemilihan kepala daerah serentak diambil dari APBN.

“Ada keinginan dari semua KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar ke depan anggaran pemilihan kepala daerah tidak lagi bersumber dari APBD, tetapi juga dari APBN,” pungkasnya. (trd/red)