kpk
Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi () periode 2019-2023 Tumpak Hatarongan Panggabean (kiri) didampingi anggota Albertina Ho saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2020). Foto: Antaranews.com

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Diketahui pada 2 Maret 2021 KPK sudah mengirim surat kepada perihal pengganti Anggota yang tutup usia pada 28 Februari yang lalu.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas KPK Pasal 15 ayat 2, bahwa Ketua Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada Presiden terkait kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas, selambat-lambatnya tiga hari sejak kekosongan tersebut.

Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean menyampaikan hal tersebut sebelum memulai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks parlemen, Rabu (10/3/2021).

Baca Juga:   Wacana Presiden Tiga Periode, Sohibul Iman: Godaan Menikmati Feodalisme

“Pada saat ini Dewan Pengawas berada di dalam kondisi terjadinya kekurangan anggota Dewan Pengawas dengan telah berpulangnya rekan kami Bapak Artidjo,” tutur Tumpak dihadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI.

Dewan Pengawas KPK menyampaikan permintaan kepada Presiden Jokowi untuk segera menunjuk pengganti Artidjo Alkostar dan mengangkat anggota Dewan Pengawas KPK yang baru sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan.

“Berikutnya kami mengharapkan Bapak Presiden untuk menunjuk anggota Dewan Pengawas yang baru. Ini tentunya masih berlangsung dan kami masih menantikan hal itu,” kata Tumpak.

Baca Juga:   Jokowi Saksikan Vaksinasi Seniman dan Budayawan di Yogyakarta

Sebelumnya Elangnews.com sudah mengangkat artikel bertajuk “Epitaf Buat Artidjo Alkostar, Mercusuar Moral dan Keberanian Pemberantasan Korupsi” sebuah penghormatan dan kesedihan mendalam atas berpulangnya “Algojo Koruptor” tersebut.

Adapun, Artidjo, mantan Agung yang menangani banyak kasus-kasus besar, diantaranya kasus korupsi proyek Hambalang yang melibatkan mantan kader Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Angelina Sondakh hingga kasus kematian aktivis HAM Munir yang melibatkan Pollycarpus Budihari Priyanto. (trd/red)