PRIMA
Pegiat antikorupsi dan Waketum DPP PRIMA Alif Kamal. (Foto: Elangnews.com/dok. pribadi)

“Yang harus dimintai pertanggungjawaban pertama kali tentu saja adalah Presiden dan

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi () akhirnya menggunakan kewenangannya berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Bantuan Likuiditas Bank ().

Dengan demikian KPK secara resmi menghentikan penyidikan atas nama dua tersangka pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) (SN) dan istrinya bernama Itjih Sjamsul Nursalim (ISN).

Keputusan KPK tersebut lantas menuai banyak kritik dari sejumlah pegiat antikorupsi, termasuk mantan pimpinan KPK Busyro Muqqodas, Bambang Widjojanto, ICW, bahkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersiap ajukan gugatan praperadilan.

Baca Juga:   Bom Makassar, Anggota DPR Minta Kapolri Tingkatkan Kewaspadaan di Daerah

Sementara, Wakil Ketua Umum Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Alif Kalam, menilai bahwa keputusan KPK mengeluarkan SP3 untuk Sjamsul Nursalim sangat menyakitkan dan melukai agenda pemberantasan korupsi di negara ini.

“Ini buah nyata dari revisi UU KPK yang sejak 2 tahun lalu kita sama-sama khawatirkan,” ungkap Alif melalui keterangan yang diterima Elangnews.com, Minggu (4/4/2021).

Lebih lanjut, Alif Kamal menuding, dan DPR harus bertanggungjawab atas terbitnya SP3 oleh KPK tersebut.

“Karena revisi UU KPK ini mulai membuahkan hasil dengan keluarnya SP3 Sjamsul Nursalim, maka yang harus dimintai pertanggungjawaban pertama kali tentu saja adalah Presiden dan DPR. Karena merekalah yang berinisiatif dan disetujuinya UU KPK hasil revisi,” tegas Alif.

Baca Juga:   Firli Bahuri: Semua Pegawai KPK Berstatus ASN Pada 1 Juni

Alif Kamal, yang juga aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) era Orde Baru itu, mengingatkan, Negara tidak boleh kalah dengan praktek korup yang kian massif.

“Soal korupsi ini bukan hanya sekedar uang negara yang dirampok. Sifat korupsi itu sistemik dan korosif; struktur negara digerogoti, disabotase, lembaga politik dirusak, dan ancaman nyatanya adalah pemiskinan Negara,” pungkasnya. (trd/red)