KY
Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, SH., M.Hum Ketua (KY) di rapat audensi dengan RI, Rabu, 31 Maret 2021. (Foto: Elangnews.com)

ELANGNEWS.COM, Jakarta DPR RI menerima audensi Komisi Yudisial (KY) tentang seleksi Calon tahun 2021.

Herman Hery yang memimpin langsung rapat tersebut mengungkapkan, Komisi III ingin mengetahui tahapan dan proses seleksi yang dilakukan oleh KY.

Dia juga menambahkan, Komisi III berharap agar KY melakukan Agung secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Masukan-masukan dari anggota yang hari ini hadir dari fraksi-fraksi, bisa menjadi pedoman bagi Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi secara profesional,” tegas Herman di ruang rapat Komisi III, Senayan, Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Baca Juga:   MKD DPR: Tegakkan Etika Pejabat Publik

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mempertanyakan soal tahapan dan indikator penilaian seleksi Calon Hakim Agung.

“Yang melakukan seleksi itu siapa saja, apakah murni dari Komisioner KY, kalau dari KY apakah dari komisioner atau ada yang lainnya,” lanjut Adies, “Kemudian juga apakah ada dari lembaga atau institusi lain yang melakukan tahapan-tahapan proses seleksi ini.”

Terkait tahapan seleksi wawancara visi, misi, komitmen, dan kenegarawanan. Adies Kadir mempertanyakan tolak ukur kenegarawanan seseorang dari apa.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Anggota Komisi III DPR itu, Ketua Komisi Yudisial (KY) Prof. Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan pihaknya sudah melibatkan beberapa pihak untuk ikut aktif membantu.

Baca Juga:   Baleg DPR: Perlu Pendekatan Ilmiah dalam Penyusunan Kebijakan di DPR

“Untuk tahapan seleksi dan penilaian kami sudah melibatkan pihak-pihak lain seperti mantan Hakim, kemudian akademisi seorang Guru Besar, tokoh masyarakat, dan pakar hukum,” jelas Mukti.

Untuk setiap tahapan seleksi, Mukti mengaku, seluruh komisioner turut aktif menjadi supervisi dan mengawasi potensi-potensi kecurangan yang mungkin terjadi.

“Soal tes kenegarawanan ini adalah kemampuan seorang hakim memahami sistem peradilan ketatanegaraan, sistem peradilan secara utuh, kemudian tentang sistem sosial masyarakat,” ujar Mukti menutup penjelasannya. (trd/red)