wapres
K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan dalam Rapat Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (29/03/2021). Foto: wapresri.go.id

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pentingnya menerapkan pola pikir wasathy (moderat) dalam menjalankan tugas sehari-hari agar tidak terjadi paham yang berat sebelah dalam melaksanakan tugasnya.

Hal itu disampaikan selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI dalam Rapat Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (29/03/2021).

“Intinya pertama tentang cara perpikir MUI ini apa? Kriteria yang kita pakai, kita sudah sepakat menggunakan cara berpikir wasathy. Tidak terlalu lemah, tidak terlalu berlebihan, tapi tengah, wasathy,” tegas Wapres.

Baca Juga:   MUI Dukung Penerapan Hukuman Mati Untuk Korupsi Bansos Covid-19

Pada kesempatan tersebut, Wapres juga menyampaikan, khususnya di Indonesia yang majemuk, MUI harus dapat mengawal agar tidak berkembang paham radikalisme melalui penerapan pola pikir wasathy yang juga tertera dalam manhaj (kaidah-kaidah) MUI.

“Kita kuatkan supaya negara tidak terintervensi. Umat supaya menjadi mandiri. Kemudian juga agama ini supaya menjadi kuat, jangan menjadi lemah,” imbuhnya.

Sehingga dalam jangka panjang, apabila terjadi perilaku menyimpang di masyarakat, menurut Wapres, hal tersebut tidak langsung dialamatkan kepada suatu agama atau kepercayaan tertentu.

“Ini kita harus menjaga betul bahwa setiap tindakan yang menyimpang daripada itu adalah hal-hal yang diluar dan itu tidak ada hubungannya dengan agama, dengan Islam,” pungkas Wapres.

Baca Juga:   Wapres Tekankan Pentingnya Inovasi dan Kolaborasi Hadapi Pandemi

Mengakhiri arahannya, Wapres menekankan pentingnya evaluasi kinerja dan harmonisasi hubungan antara MUI pusat dan daerah, agar seluruh kebijakan MUI dapat didiseminasikan secara satu suara baik di pusat maupun daerah.

“Kalau sampai MUI daerah dan pusat tabrakan, tidak boleh terjadi, baik sikap-sikap politik dan ekonomi. Karena semuanya itu ada putusan-putusannya yang sudah harus dipatuhi yang harus dilaksanakan,” pungkasnya. (trd/red)