tjahjo
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi () . (Foto: menpan.go.id)

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Pemerintah berencana membuka 1,3 juta formasi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Untuk memastikan penyusunan jadwal rinci penerimaan, pemerintah sudah membentuk sebuah Tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

“Jumlah yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam keterangannya di Jakarta (19/3/2021).

Lebih lanjut Menteri Tjahjo mengatakan, pemerintah mencoba merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, mengidentifikasi berbagai risiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan.

Termasuk mencoba keteraturan sistem seleksi secara online bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Baca Juga:   Waspadai Paham Radikalisme, Menpan-RB: Amalkan Pancasila

“Pengadaan ini adalah sebuah upaya yang terkait dengan prioritas pembangunan SDM, terutama SDM ASN yaitu dengan melakukan rekrutmen pegawai ASN,” katanya.

Diketahui, pada tahun 2020 pemerintah tidak mengadakan seleksi CASN karena kondisi pandemi Covid–19.

“Maka terkait dengan seleksi tahun 2021, pertama perlu saya tegaskan, terkait dengan pengadaan 1 juta guru PPPK, Kementerian PANRB mendukung upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merekrut melalui skema PPPK yang dilakukan untuk menyelesaikan kekurangan guru di seluruh daerah yang selama ini diisi oleh tenaga honorer,” ungkapnya.

Sementara untuk kebutuhan jabatan di pemerintah daerah Menteri Tjahjo mengatakan, “Terkait dengan pengadaan ASN di pemerintah daerah, perlu saya jelaskan, untuk mengisi kebutuhan jabatan lainnya di pemerintah daerah selain jabatan guru,” Tjahjo melanjutkan, “Pemerintah juga telah menentukan kebutuhan sekitar 189.000 formasi untuk CPNS dan PPPK,” ujarnya.

Baca Juga:   Menpan-RB Terbitkan Surat Edaran Soal Larangan Mudik Lebaran 2021 Bagi ASN

“Sedangkan terkait dengan pengadaan ASN di pemerintah pusat, untuk mengisi kebutuhan di instansi pemerintah pusat, pemerintah telah menentukan kebutuhan sebesar 83.000 formasi, baik untuk CPNS maupun PPPK, sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi untuk berbagai jabatan yang dibutuhkan,” kata Tjahjo menambahkan.

Jumlah kebutuhan pegawai di instansi pusat maupun daerah tersebut, kata Tjahjo, merupakan kebutuhan untuk dua tahun, yakni tahun 2020 dan 2021, mengingat pada tahun kemarin pemerintah tidak melaksanakan rekrutmen. (trd/red)