ORI
Anggota Ombdusman Republik Indonesia periode 2021-2026 saat menyampaikan pidatonya pada acara Ngopi Bareng RI, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Foto: ombudsman.go.id

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan.

Termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD.

Tentu bukan tugas yang mudah jika melihat cakupan kerja Ombudsman mengingat luasnya persoalan yang harus dihadapi terdiri 34 provinsi, 514 Kab/Kota, 107 BUMN yang bergerak di 14 sektor, bahkan ada 1.097 BUMD di seluruh Indonesia dengan tingkat kerumitannya sendiri. Data dari Kemendagri mencatat total aset dari 1.097 BUMD tersebut sebesar Rp340,1 triliun.

Dengan luasnya persoalan penyelenggaraan kebijakan publik maka partisipasi aktif dari masyarakat menjadi sangat penting, baik dalam bentuk laporan pengaduan hingga gugatan hukum.

Baca Juga:   Ombudsman Siapkan Respons Cepat Tangani Pengaduan Masyarakat

Anggota Ombudsman periode 2021-2026 Hery Susanto menilai aspirasi publik ini setidak-tidaknya dibedakan menjadi dua yaitu, pertama publik yang mampu melapor secara tertulis dan formal yang terkait dengan jalur hukum. Ini adalah kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi dan pendidikan tentunya.

Lalu bagaimana dengan masyarakat dari kelompok marginal, seperti petani, nelayan, pekerja informal, buruh bangunan, buruh pabrik. Kelompok kedua ini sering mengalami kesulitan secara ekonomi maupun pendidikan. Tidak mampu membuat laporan tertulis seperti kelompok masyarakat lainnya yang sudah mapan secara ekonomi dan pendidikan.

“Mereka pasti hanya mampu mengeluh pada dirinya sendiri, pada keluarganya atau kelompoknya sendiri,” jelas Hery dalam acara Ngopi Bareng , 10 Maret 2021 yang lalu.

Mantan aktivis mahasiswa itu mendorong agar Ombudsman berperan aktif menjemput khususnya kelompok marginal, karena mereka memiliki keterbatasan dan tidak mungkin membuat laporan apalagi bersurat kepada Ombudsman.

Baca Juga:   RPP Jalan Tol Digodok, Ombudsman: Harus Sesuai Prinsip Pelayanan Publik

“Maka dari itu kita harus aktifkan kembali untuk menjemput bola. Misalnya di sektor pertanian, koperasi, kemudian jaminan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, inilah yang harus kita siapkan kalau tidak sampai lebaran kuda gak akan ada itu pengaduan dari kelompok marginal,” pungkas Hery.

Hery Susanto yang juga pernah aktif bekerja sebagai Tenaga Ahli di DPR RI menyinggung soal perbaikan regulasi.

Dia mencatat bahwa saat ini ada 246 RUU baik usulan dari pemerintah, DPR ataupun DPD yang ada di dalam prolegnas DPR RI dengan 33 RUU prioritas tahun 2021. Dari 246 RUU yang akan dibahas DPR sampai tahun 2024 itu, khusus revisi UU Ombudsman ada di urutan ke-188.

“Sehingga penting bagi kita untuk juga mempersiapkan diri mengklasifikasi pasal-pasal mana saja yang akan menjadi prioritas untuk dibahas dan diperbaiki,” jelas Hery menutup pidatonya. (trd/red)