kartu prakerja
Ilustrasi gambar . (Foto: prakerja.go.id)

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Berdasarkan data mengenai program Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Usaha (BSU) yang berhasil dihimpun RI, terungkap kecenderungan bahwa program Kartu Prakerja berpotensi munculkan moral hazard.

Hal itu terungkap dalam rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Wakil Bupati Badung di Kantor Bupati Badung, Bali, Jumat (26/3/2021).

Netty Prasetyani Anggota Komisi IX DPR RI, menjelaskan, “(Anggaran) Rp20 triliun okelah kalau yang kemudian disampaikan kepada peserta 2,4 juta. (Besaran) Rp600 ribu kali 4 bulan kita masih bisa menerima,” lanjut Netty, “Tetapi kalau kemudian pelatihannya dari biaya Rp5-100 ribu dikalikan dari berapa (peserta) yang akan menerima pelatihan itu, tentu ini menjadi satu potensi moral hazard,” ungkap Netty.

Baca Juga:   Masih Lanjut, Kartu Prakerja Gelombang 17 Segera Dibuka

Netty menjelaskan, bahwa awalnya program Kartu Prakerja itu merupakan salah satu program ditujukan sebagai pengikatan kapasitas kompetensi para pencari kerja.

“Jadi entah itu rescuing atau obscuring. Tapi kan ternyata kalau kita perhatikan tidak ada kejelasan, dari posko pendampingan itu hanya bisa mengklaim data peserta,” tambahnya.

Baca Juga:   Siap-siap, Besok Kartu Prakerja Gelombang 14 Dibuka

Politisi PKS itu juga mengkritisi tingkat efektivitas yang didapat penerima manfaat program Kartu Prakerja.

“Tapi seperti apa output-nya, efektivitasnya, apakah betul setelah mendapatkan pelatihan mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Padahal kalau kita bicara angkanya itu sangat fantastis,” imbuhnya.

Program Kartu Prakerja sejak awal sudah menuai polemik, menurut Netty, karena judulnya Kartu Prakerja, tapi pelaksananya bukan Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam penutupnya, Netty secara tegas meminta kepada seluruh pemangku kepentingan agar program Kartu Prakerja dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh. (trd/red)