mabes
Ilustrasi Kantor Mabes , Jl. Trunojoyo, Jakarta Selatan. (polri.go.id)

ELANGNEWS.COM, Jakarta Jenderal menerbitkan surat telegram bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 diteken 5 April 2021 tentang pelaksanaan peliputan bermuatan yang dilakukan polisi/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Meski surat yang ditujukan itu untuk internal pengemban fungsi humas Polri di seluruh kewilayahan yang bertujuan agar kinerja kepolisian semakin baik, tak pelak menuai banyak kritik dari public.

Salah satunya dari Anggota Dewan Agus Sudibyo yang tegas meminta kepolisian untuk mendiskusikan terlebih dahulu terkait isi telegram tersebut.

“Liputan sudah diatur dalam kode etik jurnalistik dan UU Pers, semestinya polisi merujuk pada keduanya sudah cukup,” tegas Agus, Selasa (6/4/2021).

Baca Juga:   Dewan Pers dan Komunitas Wartawan Pertanyakan Telegram Kapolri

Agus juga menambahkan bahwa pihaknya akan segera menggelar dialog segitiga bersama KPI dan Polri untuk mendiskusikan surat telegram tersebut.

Sementara itu, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (), Rivanlee Anandar dalam nada yang serupa dengan mengatakan penerbitan mengenai larangan media siarkan arogansi dan kekerasan polisi akan berpotensi membahayakan kebebasan pers.

“ST (surat telegram) tersebut berbahaya bagi kebebasan pers karena publik diminta percaya pada narasi tunggal negara. Sementara polisi minim evaluasi dan audit atas tindak-tanduknya, baik untuk kegiatan luring maupun daring,” kritik Rivanlee, Selasa (6/4/2021).

Baca Juga:   Sekarang Perpanjang SIM Bisa Lewat Gawai

Adapun Kapolri menerbitkan 11 instruksi yang dituangkan dalam surat telegram dengan tujuan internal.

“Pertimbangannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik. Telegram itu di tujukan kepada kabid humas. Itu petunjuk dan arahan dari Mabes ke wilayah, hanya untuk internal,” Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono, Selasa, 6 April 2021. (trd/red)