Dewan Pers dan Komunitas Wartawan Pertanyakan Telegram Kapolri
Jurnalis protes kepada . (Foto: Harian Aceh)

Elangnews.com, Jakarta – dan Komunitas seperti Aliansi Jurnalis Independen () mempertanyakan dasar mengeluarkan Surat Telegram ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 yang diteken Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit pada 5 April 2021.

Menurut Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Arif Zulkifli poin kedua ST Kapolri masih belum jelas. “Apakah untuk media internal atau untuk secara umum.

Baca Juga:   MUI Minta Polisi Ungkap Otak Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar

“Jangan sampai terjadi kebingungan dan perbedaan tafsir. Terutama jika kapolda di daerah menerapkannya sebagai pelarangan media umum,” katanya.

ST Kapolri terdiri atas 11 poin namun yang masih jadi pertanyaan wartawan adalah mulai dari poin 1 hingga 4.

Poin pertama misalnya menyebut, “Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.”

Baca Juga:   #AksiPolriSiagaBanjir trending no 1 mengungguli tagar lainnya

Ketua AJI Sasmito Madrim mengecam ST Kapolri yang disebutnya menghalangi tugas wartawan. Dalam pernyataannya, Sasmito menyebut justru selama ini anggota Polri sebagai pelaku kekerasan kepada masyarakat dan juga kepada wartawan.

Sasmito meminta Kapolri segera mencabut ST tersebut bila memang tujuannya untuk membatasi kerja jurnalis.

“Kapolri sebaiknya fokus menertibkan anak buahnya agar tak lagi melakukan kekerasan saat bertugas,” ujar Sasmito.(Yat/Red)