Prahara KLB Demokrat
Ilustrasi : Prahara (ElangNews/Suray)

“Terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan DPD, DPC tidak disertai mandat ketua DPD dan DPC”

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly secara resmi menolak permohonan pengesahan kepengurusan versi (KLB) Deli Serdang yang diajukan kubu .

“Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” tegas Yasonna.

Baca Juga:   Yasonna Dongkol dan Gondok kepada AHY, Ini yang Paling Menohok

Sebelumnya, pihak Moeldoko mengajukan permohonan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang ke Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (Dirjen AHU).

Kemudian, Kemenkumham melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas surat yang disampaikan kubu Moeldoko.

Dalam proses tersebut, Kemenkumham kemudian meminta pihak Moeldoko untuk melengkapi kekurangan dokumen sebagai persyaratan.

Baca Juga:   [OPINI] Utak Atik Taktik Cikeas Melawan Kubu Penggerak KLB Demokrat

“Terkait surat ini pihak KLB Deli Serdang untuk menyampaikan beberapa tambahan dokumen,” ujar Yasonna.

Namun, setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen, Kemenkumham masih menemukan sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi oleh pihak Moeldoko.

“Terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan DPD, DPC tidak disertai mandat ketua DPD dan DPC,” tutup Yasonna. (trd/red)