mabes
Ilustrasi Kantor Mabes , Jl. Trunojoyo, Jakarta Selatan. (polri.go.id)

“Surat sebagaimana referensi nomor empat di atas dinyatakan dicabut/dibatalkan”

ELANGNEWS.COM, Jakarta Jenderal akhirnya mencabut surat bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tentang pelaksanaan peliputan bermuatan yang dilakukan polisi/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Telegram kapolri yang ramai menuai kritik itu berisikan 11 poin salah satu isinya yaitu melarang menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan polisi.

sebagaimana referensi nomor empat di atas (surat telegram tentang pelaksanan peliputan bermuatan kekerasan/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik) dinyatakan dicabut/dibatalkan,” demikian bunyi keputusan tersebut.

Baca Juga:   Telegram, Aplikasi paling Banyak Diunduh di Dunia

Adapun, telegram Kapolri soal pelaksanaan peliputan itu sejak diberitakan langsung menuai kecaman dan kritik dari berbagai pihak.

Kritik keras itu muncul dari , Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), hingga persatuan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen ().

Dewan menilai bahwa liputan media sudah diatur dalam kode etik jurnalistik dan UU Pers, semestinya polisi merujuk pada keduanya sudah cukup.

Baca Juga:   Kakorlantas Polri: Silahkan Saja Mudik Sebelum 6 Mei, Setelahnya Tak Boleh!

Sementara, Kontras menduga telegram itu akan berpotensi membahayakan kebebasan pers.

Sebelumnya, Kapolri menerbitkan 11 instruksi yang dituangkan ke dalam surat telegram dengan tujuan internal.

“Pertimbangannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik. Telegram itu di tujukan kepada kabid humas. Itu petunjuk dan arahan dari Mabes ke wilayah, hanya untuk internal,” Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono, Selasa, 6 April 2021. (trd/red)