Banyak Terima Pengaduan di Sektor Kehutanan, Ombudsman: Kami Siap Tindaklanjuti
Anggota Republik Indonesia Periode 2021-2026. (Foto: ombudsman.go.id)

ELANGNEWS.COM, Jakarta sampai saat ini masih banyak menerima laporan di sektor . Khususnya sesudah pemerintah menetapkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jenis pengaduan masyarakat itu diantaranya terkait kasus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) badan usaha, tumpang tindih kawasan hutan dengan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit, dan peternakan.

Selain itu juga konflik tenurial antara masyarakat dengan pengusaha, permohonan pemasangan jaringan listrik dalam kawasan hutan oleh masyarakat serta berbagai macam permasalahan lainnya.

Baca Juga:   Soal Impor Garam, Trenggono: Sudah Diputuskan

Hal itu terungkap dalam diskusi daring Ombudsman RI bertajuk Regulasi Pasca Berlakunya , Jumat (12/3/2021).

“Kami konsern melakukan kajian terhadap regulasi yang rawan praktek dan korupsi. Kami pun siap menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat,” tegas Hery Susanto Anggota Ombudsman RI.

Lebih lanjut, mantan aktivis mahasiswa itu juga mengatakan bahwa pihaknya menekankan pada pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di sektor kehutanan.

Baca Juga:   Impor Beras Musim Panen Raya, Pemerintah Raja Tega?

“Ombudsman RI secara aktif melakukan kegiatan pencegahan maladministrasi dan praktek korupsi dalam pelayanan publik,” ujar Hery.

Hadir dalam acara diskusi, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. DR. San Afri Awan sebagai narasumber.

Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari berlakunya terutama di sektor kehutanan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja banyak mengubah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. (trd/red)