Banyak PHK, Ombudsman Dorong BPJS Kesehatan Responsif
Anggota Republik Indonesia ( Foto: )

Elangnews.com, Jakarta – Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Hery Susanto mendorong melakukan pelayanan kepesertaan yang responsif, cepat, efektif dan berkeadilan sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik.

“New normal menuntut risiko biaya tinggi yang harus dijalani masyarakat sebagai peserta Kesehatan,” kata Hery dalam pernyataannya kepada Elangnews.com, Jumat (12/3/2021).

Menurut Hery, iuran BPJS Kesehatan yang alami kenaikan iuran sangat membebani masyarakat.”Hal ini diperparah oleh massal pekerja. Dampaknya, mereka tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan,” katanya.

New normal, menurut Hery, sejatinya juga menormalkan kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat sebagai pekerja yang ter-PHK.

Baca Juga:   Tarif Tol Naik 2 Tahun Sekali, Ombudsman: Harus Sesuai dengan Pelayanan

“Sebab dengan status PHK, iuran BPJS Kesehatan pekerja tidak lagi menjadi tanggungan perusahaan pemberi kerja. Status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka mesti berubah menjadi pekerja bukan penerima (PBPU) atau bukan pekerja yang mesti ditanggung secara mandiri,” ujarnya.

Banyak PHK, Ombudsman Dorong BPJS Kesehatan Responsif

“Negara harus merevisi peserta bantuan iuran (PBI) BPJS kesehatan dengan mengakomodasi pekerja yang ter-PHK itu,” tambahnya.

Hery juga mengusulkan agar ada perbaikan kepastian pelayanan kesehatan JKN yang sesuai dengan 9 prinsip BPJS dan tidak menjadi beban rakyat. Pengusaha, pekerja dan masyarakat sudah bergotong royong dalam sistem Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

Baca Juga:   Potensi Maladministrasi di Sektor Kehutanan, Guru Besar UGM Minta Ombudsman Kaji Mekanisme Pembayaran Denda

“Diharapkan pelayanan jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan bisa dipercaya sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam bidang kesehatan,” katanya.

Hery menekankan, pelayanan kesehatan adalah hak asasi masyarakat sebagai warga negara, dan sudah menjadi tugas negara untuk hal itu, sesuai amanah UUD 1945, UU SJSN, UU BPJS dan lainnya.

“Dalam UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik memuat prinsip-prinsip pelayanan publik, yakni kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban,” paparnya. (Yat/Red)