Ultah Pagebluk Covid-19: Dari Nasi Kucing hingga Vaksin Gotong Royong
Peta sebaran di wilayah Indonesia. (Foto: Covid19.go.id)

Elangnews.com, Jakarta – Pagebluk Covid-19 ternyata sudah setahun membombardir imunitas bangsa Indonesia, tepat 2 Maret 2021 ini. Sampai saat ini Pemerintah belum juga mendapat formula yang jitu untuk menekan penyebaran virus yang berawal dari Wuhan, China.

Bila mengingat setahun lebih ke belakang sepertinya ingin tersenyum melihat polah para pejabat dan masyarakat Indonesia ketika virus yang disebut berawal dari kelelawar bisa sampai ke Indonesia. Tak terbayangkan virus di Wuhan bisa sampai ke Cibungbulang di kaki Gunung Salak, Kabupaten Bogor.

Masih ingat pernyataan pejabat di negeri ini yang menyikapi penyebaran virus yang telah memakan banyak korban di China disikapi dengan santai, menganggap enteng dan sedikit parodi.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto misalnya pernah menyatakan, “Tak perlu panik oleh penyebaran virus corona, enjoy saja”.

Begitu juga Menko Polhukam Mahfud MD sempat mengatakan, “Covid tak sampai ke Indonesia, karena perizinannya berbelit-berbelit”.

Menteri Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan juga tak kalah kocaknya dulu dan sekarang mungkin yang paling sibuk karena dampak ucapannya, “Corona (merek mobil) kan sudah pergi dari Indonesia.”

Tak mau kalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga guyon tetapi dampaknya serius. Bahkan dia menjadi menteri pertama yang merasakan ganasnya Covid-19. “Covid-19 tidak sampai ke Indonesia karena masyarakat kita gemar makan nasi kucing,” kelakarnya.

Lebih parahnya lagi secara keseluruhan Pemerintah Indonesia membantah semua pernyataan lembaga asing termasuk WHO dan Universitas Harvard tentang kemungkinan Indonesia sudah terpapar Covid-19.

Puncak ketidakseriusan Indonesia menyikapi Covid-19 ketika Presiden malah meminta insentif kepada maskapai penerbangan dinaikkan untuk menggenjot pariwisata. Dana miliaran pun digelontorkan untuk influencer pariwisata. Ketika saat itu negara lain menutup semua penerbagan dan pintu masuk ke negaranya.

Baca Juga:   Bersyukur, Uya Kuya dan Istri Sudah Negatif Covid 19

Pasien 01 dan 02

Pemerintah mulai panik ketika untuk pertama kalinya Covid-19 ditemukan di Depok, Jawa Barat. Maria Darmaningsih yang berusia 64 tahun dan putrinya Sita Tyasutami yang kemudian dikenal sebagai Pasien 01 dan Pasien 02 diumumkan Pemerintah pertama kali sebagai warga yang terinfeksi Covid-19.

Dari sini kepanikan Pemerintah sangat terlihat. Koordinasi di kabinet dan juga antara pemerintah pusat dan daerah sangat kacau. Ketika Jakarta dan epidemiolog mewacanakan lockdown pemerintah masih tetap ngotot mempermasalahkan pertumbuhan ekonomi. Artinya pemerintah masih mengutamakan ekonomi dibanding masalah kesehatan.

Padahal ketika itu Gubernur sudah siap untuk lockdown alias karantina wilayah di Jakarta agar Covid-19 tidak menyebar ke daerah lain. Tapi pusat menolak karena khawatir ekonomi  terganggu dan khawatir kemungkinan terjadi kerusuhan.

Masih ingat dalam benak publik, saat itu memasuki bulan April 2020, Anies sempat mewacanakan karantina wilayah untuk Jakarta. Namun, Presiden Jokowi lewat Jubir Presiden, Fadjroel Rachman, ketika itu memastikan tidak ada karantina wilayah melainkan hanya pembatasan sosial berskala besar (PSSB).

Menurut Fadjroel karantina wilayah menjadi kewenangan pusat. “Karantina wilayah sama sekali tidak menjadi opsi yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Sementara kebijakan karantina wilayah sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.

Kenapa tidak karantina wilayah? “Belajar dari kondisi yang terjadi di Italia dan India, keputusan lockdown yang diterapkan di kedua negara ini justru memicu terjadinya kekacauan sosial,” tegasnya.

Vaksin Gotong Royong

Begitulah kelucuan dan mungkin juga kepandiran dari elite dan pejabat di negeri ini yang menganggap enteng persoalan. Covid-19 sampai saat ini belum ada tanda-tanda mereda.

Hingga kemarin, jumlah yang terinfeksi sudah mencapai 1.341.314 jiwa, yang sembuh 1.151.915 orang dan 36.325 orang.

Baca Juga:   BPJS Kesehatan Didorong Responsif di Masa Pandemi, ORI Buka Layanan RCO

Upaya pemerintah yang lambat dalam karena masyarakat sempat resisten, muncul wacana . Vaksinasi ini pertama kali diwacanakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Belakangan nomenklaturnya diganti menjadi .

Namun, sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Kadin menyusul keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Vaksinasi gotong royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha,” bunyi PMK tersebut.

Sampai saat ini Elangnews.com, belum mendapat konfirmasi dari Kadin terutama terkait peran induk organisasi asosiasi dan pengusaha itu yang seolah terdegradasi perannya hanya menjadi ‘panitia’ dan ‘pencatat’ vaksinasi. Sebab, impor dan distribusi vaksin masih tetap dikuasai pemerintah lewat PT Bio Farma (Persero) milik BUMN.

Begitu juga terkait dengan vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong. Dalam wacana awal, vaksin lain boleh digunakan kecuali Sinovac karena vaksin tersebut hanya untuk vaksinasi program pemerintah.

Belakangan dalam keterangan pers Kementerian Kesehatan seperti dikutip dari laman Kemenkes. Vaksin yang dilarang digunakan dalam vaksinasi gotong royong malah bertambah banyak.

“Adapun jenis vaksin yang akan digunakan pada vaksinasi Gotong Royong ini tidak boleh menggunakan vaksin Sinovac, , Novavax, dan Pfizer yang merupakan vaksin gratis program Pemerintah,” bunyi siaran pers tersebut.

“Saat ini Bio Farma sudah mulai menjajaki perusahaan vaksin Sinopharm dan Moderna, dan melakukan pembicaraan suplai vaksin dengan prinsip harus berbeda dengan vaksin program Pemerintah,” kata Juru Bicara Bio Farma untuk Bambang Heryanto. (Yat/Red)