Bansos Covid-19
Ilustrasi gambar oleh Suray/elangnews.com

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Hari Jumat, 19 Februari 2021 yang lalu, mungkin menjadi hari yang cukup sibuk bagi KPK. Setidaknya, tiga nama dipanggil ke gedung merah putih sebagai saksi dalam kaitannya dengan pemeriksaan kasus korupsi Covid-19 yang menyeret mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara.

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil pengacara kondang Hotma Sitompul dan seorang anggota DPRD yang sekaligus sebagai Ketua DPC PDIP Kendal, Akhmat Suyuti. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Matheus Joko Santoso (MJS) pada kasus korupsi Bansos Covid-19 di Kementerian Sosial.

Tak sampai disitu saja, KPK juga memanggil istri tersangka Matheus, Elfrida Gusti Gultom yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya, Adi Wahyono (AW).

MJS dan AW diketahui sebagai anggota PPK di Kementerian Sosial.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Ketua DPC PDIP Kendal Akhmat Suyuti untuk mendalami seputar pengetahuan anggota DPRD Kendal itu mengenai sejumlah uang dari eks Menteri Sosial Juliari P. Batubara di kasus bansos.

Baca:  Kasus Menteri Korupsi Dana Bansos Covid Dihukum Mati?

Ali Fikri, Plt. Juru Bicara KPK, mengatakan “Didalami pengetahuannya terkait dengan adanya pengembalian sejumlah uang oleh saksi yang diduga diterima dari tersangka JPB melalui perantaraan pihak lain,” Jumat, 19 Februari 2021.

Seperti dikutip dari Tempo, dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka yaitu eks Menteri Sosial Juliari P. Batubara (JPB), dua orang PPK Kemensos, Adi Wahyono (AW) dan Matheus Joko Santoso (MJS); serta dua pihak swasta Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabukke.

Usai menggelar operasi tangkap tangan beberapa waktu yang lalu, KPK menduga JPB menarik sejumlah fee dana bansos Covid-19 sebesar Rp10 ribu dari tiap paket yang disalurkan di wilayah Jabodetabek. Total jumlah uang haram yang diterima Juliari dalam kasus korupsi bansos Covid-19 tersebut diperkirakan mencapai Rp17 miliar.

Baca:  Mau Jadi Dubes, Zuhairi Misrawi Bikin Kolom Puji Arab Saudi

KPK menjawab gugatan MAKI
Sementara itu, KPK juga menanggapi gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terkait penanganan kasus korupsi bansos Covid-19.

MAKI menduga KPK telah menghentikan penyidikan kasus tersebut. Alasannya bahwa KPK dengan sengaja menelantarkan 20 izin geledah yang telah diberikan oleh Dewas KPK dan KPK juga tidak kunjung memeriksa anggota DPR RI dari PDIP, Ihsan Yunus, padahal namanya sudah muncul saat gelaran rekonstruksi kasus korupsi bansos Covid-19 beberapa waktu yang lalu.

KPK melalui Plt. Juru Bicara, Ali Fikri menegaskan bahwa “Penggeledahan maupun pemanggilan seseorang sebagai saksi adalah kebutuhan penyidikan bukan karena ada permintaan maupun desakan pihak lain.” Kemudian Ali Fikri secara tegas menambahkan bahwa KPK tak pernah menghentikan penyidikan kasus korupsi Bansos Covid-19. (trd/red)

 

 

 

 

 

Berita Nasional & Peristiwa : Tegas! KPK Tidak Pernah Menghentikan Penyidikan Kasus Korupsi Bansos Covid-19, ElangNews.com.