Surat AHY Dicuekin Jokowi, Partai Demokrat Angkat Bicara
Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat

Elangnews.com, Jakarta – Polemik politik dugaan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) semakin memanas dan mengaitkannya dengan presiden Joko Widodo. Teranyar, surat Agus Harimurti Yudhoyono ke Jokowi tentang dugaan GPK PD, tak berbalas.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, mengatakan bahwa surat tertanggal 1 Februari 2021 tersebut, berisi tentang keyakinan AHY, bahwa Jokowi tidak terlibat dalam GPK PD. “Ketum AHY juga menyampaikan bahwa pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik,” ujarnya dalam keterangan resmi, (06/02).

Riefky mengatakan, Partai Demokrat tetap menghormati Jokowi atau para menteri terkait yang dicatut dalam GPK PD. Partai Demokrat, katanya, justru tidak ingin para pejabat terhormat itu mendapatkan fitnah apapun. “Kami berterima kasih kepada Menko Polhukam dan Menkumham, yang berkenan memberikan klarifikasi bahwa tidak tahu menahu terkait GPK PD tersebut,” katanya.

Baca:  Babak Baru Kudeta Partai Demokrat, SBY Versus Moeldoko

Menurut Riefky, terkait tidak dijawabnya surat AHY, bagi Partai Demokrat, adalah hak dan kewenangan Jokowi. “Dalam surat tersebut, Ketum AHY memohon penjelasan Presiden Jokowi terkait disebutnya nama Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai terlibat dalam GPK PD, serta sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang katanya setuju dan mendukung GPK PD tersebut,” ujarnya.

Baca:  Moeldoko 'Mengancam', Demokrat Menjawab: Anda Merasa Ditekan?

Riefky memastikan kalau partai berlambang mercy itu tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPK PD tersebut. “Ada pun yang menyebut nama-nama para pejabat pemerintahan itu berasal dari Sdr. Moeldoko dan para pelaku gerakan yang lain, sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak bertemu mereka,” katanya.

Pihak DPP Partai Demokrat juga yakin bahwa tidak benar jika para pejabat negara tersebut terlibat dalam gerakan ini. “Meskipun, dengan tiadanya penjelasan Presiden Jokowi tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat, namun kami tetap menghormati keputusan dan pilihan Presiden Jokowi tersebut,” pungkasnya.

(tup/red)