Revisi UU ITE, Guru Besar Unpad: Pencemaran Nama Baik Hanya Boleh Dilaporkan Korban
Ilustrasi: Advokat

Elangnews.com, Jakarta – Guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung () Ahmad M. Ramli menegaskan tidak semua materi dalam UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) jelek atau bermasalah. Bagian UU itu juga banyak yang bermanfaat dan bagus seperti memberikan sanksi tegas bagi pelanggar norma di jagat siber.

“Tidak semua pasal di salah. Tidak semua pasal di UU ITE bersoal. Karena kalau kita biarkan (menghilangkan sanksi) bisa dibayangkan orang akan dengan mudah caci maki, menipu, dan mengancam, tetapi tidak ada sanksi,” kata Ramli seperti dikutip Elangnews.com dari laman Unpad, Minggu (7/3/2021).

“UU ITE ini lahir pada 2008. Saat itu, teknologi komunikasi masih sebatas telepon dan SMS serta belum banyak yang menggunakan ponsel pintar,” tambahnya.

Baca Juga:   Pasangan Mesum Bogor Sudah Jual 26 Video Porno

Satu dasawarsa berlalu, kata Ramli, teknologi bertransformasi kian maju. “Masifnya penggunaan ponsel pintar memudahkan setiap orang untuk berbagi dan menyebarkan informasi. Hal ini melahirkan adanya kerancuan makna dalam pasal UU ITE,” jelasnya.

Ramlai mencontohkan, pada Pasal 27 Ayat 3 misalnya menyebut bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan sehingga membuatnya dapat diakses. Bila disandingkan dengan zaman sekarang luas sekali. “Bisa saja orang itu tidak punya niat mencemarkan nama baik, maksudnya hanya mentransmisikan (tidak menyiarkan) ke pribadi, itu bisa kena,” ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo RI ini.

Ramli menekankan, isu pasal dalam revisi harus dicermati secara seksama. “Mahkamah Konstitusi sendiri sudah melakukan tinjauan yuridis terhadap Pasal 27 Ayat 3 UU ITE beberapa tahun silam. Ada keputusan yang menjadikan suatu peristiwa yang menyangkut Pasal 27 Ayat 3 bisa menjadi pidana.

Baca Juga:   Aktivis Prodemokrasi Sebut Peradilan Syahganda Nainggolan Lebih Kental Politiknya

Menurut Ramli, MK sendiri memutuskan bahwa pasal ini di berbagai negara ada. Tetapi penafsiran dan penerapannya tidak boleh lepas dari pasal 310 dan 311 .

“Sifatnya harus distribusi dan intinya ada maksud untuk mencemarkan nama baik orang lain,” terangnya.

Ditekankan Ramli, jika sudah dianggap sebagai pencemaran nama baik, kasus ini bisa masuk ke dalam delik aduan. “Tetapi seharusnya kasus pencemaran nama baik hanya boleh dilaporkan oleh korban. Orang lain tidak boleh melapor,” ujarnya. (Yat/Red)