Profil Yoory C. Pinontoan, 24 Tahun Berkarir di Sarana Jaya Hingga Jadi Tersangka KPK
Gedung . (Sumber: Borobudurnews)

ELANGNEWS.COM, – Komisi Pemberantasan (KPK) secara resmi menetapkan status kepada Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya C. Pinontoan pada Jumat lalu, 5 Maret 2021.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, diduga Yoory terjerat kasus korupsi pengadaan tanah seluas 41.921 meter persegi di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

Di atas lahan tersebut rencana akan dibangun proyek rumah DP 0 persen, program yang jadi andalan selama kampanye Pilkada 2017 lalu.

Diketahui berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung menonaktifkan Yoory C. Pinontoan dari jabatannya sebagai Direktur Utama, dan menunjuk Indra Sukmono Arharrys yang sebelumnya menjabat Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebagai Pelaksana Tugas menggantikan Yoory.

Baca Juga:   [Kasus Korupsi Bansos Covid-19] KPK Tangkap Menteri Sosial Juliari Peter Batubara

Yoory Corneles Pinontoan, lahir di Jakarta pada 21 Oktober 1970. Menamatkan kuliahnya Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia dan mendapat gelar S1. Sejak tahun 1991, Yoory sudah meniti karir sebagai staf di Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Setelah mengabdi selama kurang lebih 24 Tahun, pada tahun 2015 dipercaya oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk menjabat Direktur Pengembangan dan pada Agustus 2016 hingga saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Baca Juga:   Tersangka Korupsi Nurdin Abdullah dan Dua Lainnya Ditahan di Rutan Terpisah

Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri sejak tahun 1982. Tahun 2018 PD Pembangunan Sarana Jaya telah berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

Seperti dikutip dari Antara, diduga kasus korupsi yang menyeret Yoory tersebut dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekira Rp1 triliun. (trd/red)