Prof. Muradi Jadi Komisaris di BUMN yang Rugi Rp7,4 Triliun
Independen Karya Pro. . (Foto: Jabar Expres)

Elangnews.com, Jakarta – Guru besar Universitas Padjadjaran () Bandung Muradi mendapat posisi baru sebagai Komisaris Independen PT (Persero), Selasa (6/4/2021). Sebuah Karya yang dalam laporan keuangan terbarunya Rp7,4 triliun.

Waskita selama ini mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun ruas tol yang mangkrak di tangan swasta. Misalnya ruas tol Becakayu yang membentang dari Bekasi hingga ke Kampung Melayu.

Muradi yang belakangan juga dihebohkan dengan dugaan penelantaran anak dan kasusnya sudah ditangani Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masuk jajaran komisaris bersama Jenderal Polisi (Pur) Badrodin Haiti (Komisaris Utama), Jubir Presiden , Robert Leonard Marbun, Danis Hidayat Sumanilaga, Bambang Setyo Wahyudi dan Viktor R. Sirait.

Menurut mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu Waskita belakangan ini merugi dan dikwatirkan bangkrut secara finansial.

Baca Juga:   Biodata Era Setyowati Alias Sierra, Miss Landscape Indonesia 2019

“Waskita sekarang ini menghadapi persoalan yang sangat besar karena saya punya keyakinan dia mengambil dengan bunga yang cukup tinggi sementara IRR-nya (Internal Rate of Return) sangat rendah. Jadi sebenarnya memang tidak layak,” kata Didu dalam perbincangan di kanal YouTube.

Dari neraca yang sudah dipublikasikan, kata Didu, telihat aset Waskita hanya Rp16 triliun tetapi utangnya Rp91 triliun. “Jadi rugi 2021 perkiraan ini rugi awal yang mungkin akan membengkak di tahun berikutnya,” kata Didu.

Didu memprediksi untuk mendapatkan untung dari jalan tol dalam kondisi perekonomian seperti sekarang sangat sangat pesimistis, sangat susah dalam 3-5 tahun ke depan. Balik modal saja dipastikan susah.

“Jadi saya pikir pemerintah harus turun tangan dengan terpaksa memberikan pernyertaan modal negara. Karena itu janjinya dulu,” ujar Didu.

Perlu diperhatikan ke depan, kata Didu, mengenai ruas -ruas tol yang dibeli dari swasta. Karena ini memang, lanjut Didu, Waskita membelinya sebagian dari swasta.

Baca Juga:   Staf Khusus Menteri BUMN Bantah Permintaan Jabatan Komisaris untuk MUI

“Karena apakah membelinya dengan harga yang rasional. Karena tidak pernah terbuka. Saya kasih contoh saja saat membeli tol Becakayu itu saya dapat informasi harganya sangat mahal dan dibeli dari salah satu konglomerat yang juga memiliki partai dan kita harus cek apakah pembeliannya itu normal,” ujarnya.

Kita tunggu tangan dingin Muradi di Waskita dan tentu saja segera lepas dari persoalan yang kini sudah menjadi ranah KPAI sehingga Waskita yang merugi bisa untung.

“Pengaduan yang dilakukan oleh atau (pelapor) dilakukan secara sepihak. Karena itu, KPAI perlu mendengar informasi resmi dari Muradi,” kata Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati di Jakarta, Selasa (6/4/2021). (Yat/Red)