Polisi Didesak PKS Usut Tuntas Penyekap Jurnalis Tempo
Kampanye menentang kekerasan kepada . (Ilustrasi: )

Elangnews.com, Jakarta – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta polisi untuk mengusut tuntas penganiayaan dan penyekapan kepada jurnalis di Surabaya, Sabtu (27/3/2021). Kerja jurnalis dilindungi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Zaman reformasi di era demokrasi dan kebebasan pers yang dilindungi UU masih ada orang atau pihak-pihak yang melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap ,” kata Mardani dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (29/3/2021).

“Ini mesti diakhiri dan diusut tuntas. Ancaman terhadap kebebasan pers adalah ancaman terhadap pilar demokrasi,” tegas Mardani.

Nurhadi, jurnalis Tempo di Surabaya dianiaya sekelompok orang saat hendak meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji.

Baca Juga:   [Kasus Korupsi Bansos Covid-19] KPK Tangkap Menteri Sosial Juliari Peter Batubara

Angin ditetapkan Komisi Pemberantasan () sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan sejumlah korporasi.

Nurhadi hendak meminta konfirmasi kepada Angin yang tengah melangsungkan resepsi pernikahan anaknya di Gedung Graha Samudera Bumimoro (GSB) di Kompleks Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 27 Maret 2021 malam.

Nurhadi yang sempat mengambil foto kemudian ditarik sejumlah orang dan petugas keamanan yang kemudian memukul dan menganiayanya. Penganiaya juga memberikan uang Rp600 –yang kemudian ditolak Nurhadi–untuk mengganti telepon genggamnya yang rusak.

Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad, mengecam tindakan kekerasan terhadap salah jurnalis Tempo di Surabaya. Menurutnya, segala tindak kekerasan termasuk kepada awak media tak dapat dibenarkan.

Baca Juga:   KPK Periksa Bupati Bandung Barat Aa Umbara dan Andri Wibawa Hari Ini

“Kekerasan terhadap siapapun merupakan tindakan kriminal, apalagi terhadap jurnalis. Maka saya mengecam keras penganiayaan tersebut,” ujarnya.

Pelaku penganiayaan, kata Suparji, termasuk melanggar dengan cara menghalang-halangi kegiatan jurnalistik yang diatur dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pelaku juga, kata Suparji, melanggar UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik dan Perkap No. 8 Th. 2009 tentang pengimplementasi Hak Asasi Manusia.

“Saya meminta agar Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri untuk memproses pelaku secara disiplin profesi jika ada bukti kuat terjadinya pelanggaran,” ujarnya. (Yat/Red)