Permenhub Larangan Mudik Berdampak pada Penerbangan
Maskapai Garuda Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta. (Foto: Instagram)

Elangnews.com, Jakarta – Akhirnya Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idulfitri 1442 H/Tahun 2021 dalam Rangka Pencegahan Penyebaran . reguler juga dilarang mengangkut penumpang umum selama pengendalian.

Peraturan Nomor 13 Tahun 2021 berlaku untuk semua moda transportasi meliputi moda darat, laut, udara dan perkeretapian, dimulai dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

“Adapun untuk transportasi barang dan logistik tetap berjalan seperti biasa,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Pengendalian transportasi itu, kata Adita, berupa hal-hal yang dilarang, pengecualian-pengecualian, pengawasan, dan sanksi.

“Serta diatur juga ketentuan mengenai pengendalian transportasi di wilayah aglomerasi,” ujarnya.

Pengecualian terhadap aturan ini diberlakukan antara lain untuk penumpang yang memenuhi kriteria khusus seperti perjalanan dinas, bekerja, atau kondisi mendesak seperti melahirkan dan kondisi sakit.

Baca Juga:   Pemerintah Izinkan Salat Tarawih dan Ied Berjamaah, Ini Syaratnya

Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto menyatakan pelarangan berlaku bagi angkutan niaga dan bukan niaga. Sementara operator yang akan melakukan penerbangan yang dikecualikan, dapat menggunakan izin rute eksisting atau mengajukan flight approval (FA) kepada Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.

“Pengecualian pada angkutan udara diberlakukan bagi penerbangan pimpinan lembaga tinggi dan tamu kenegaraan seperti operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional,” ujarnya.

“Juga operasional penerbangan khusus repatriasi operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat juga operasional angkutan kargo serta operasional angkutan udara perintis. Operasional lainnya dengan seizin dari Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub.

Baca Juga:   Setelah Sinovac, Pemerintah Menunggu Vaksin dari AstraZeneca dan Pfizer-BioNTech

Anggota Komisi V DPR Irwan Fecho menyatakan tidak akan ada gunanya bila tidak dijalankan secara konsisten di lapangan.

“Karena tidak ada yang menjamin, apalagi masih banyak peluang-peluang untuk kemudian bisa meninggalkan daerah dengan berbagai alasan seperti ada keluarga sakit, ada urusan pekerjaan dan juga wisata,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrat ini meminta pemerintah memberikan teladan dan komitmen yang serius untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Sampai saat ini dengan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional sangat besar tetapi tidak efektif. Dalam implementasi dan efektivitas tidak maksimal karena pemerintah gagal menyelesaikan tren Covif-19 yang tinggi,” ujarnya.

Data hingga Kamis (8/4/2021), angka positif Covid untuk Indonesia mencapai 1.552.880 jiwa dan meninggal 42.227 orang. (Yat/Red)