Pengamat Sebut Pernikahan Atta Halilintar Tayang di Kanal Resmi Pemerintah Langgar Etika
resmi jadi suami . Foto: Youtube

Elangnews.com, Jakarta – Analis politik dan filsuf menilai tidak elok dan masuk dalam kategori melanggar etika ketika peristiwa pernikahan yang privat masuk dalam kanal resmi pemerintah.

“Kalau peristiwa privat itu masuk ke dalam fasilitas komunikasi publik pemerintah seharusnya itu acara monumental. Monumentalnya sebuah peristiwa berhubungan dengan urusan publik,” kata Rocky dalam perbincangan di kanal YouTube merujuk pada pernikahan pasangan selebritas Atta Halilintar-Aurel Hermansyah.

“Saya tidak mengerti apa kepentingan publik dalam peristiwa (pernikahan) itu sehingga masuk di kanal berita Sekretariat Negara,” tambahnya.

Bila peristiwa itu masuk dalam media milik Ilham Bintang Cek&Ricek memang sudah menjadi keharusan. Bila Cek&Ricek tidak menayangkan justru patut dipertanyakan. “Kalau di Cek&Ricek itu pasti dan harus,” ujarnya sambil tersenyum.

Baca Juga:   Ghosting, Ngibrit dan Kudeta Hati Kaesang di Mata Seorang Filsuf

Sebaliknya kalau peristiwa pernikahan itu ada dalam situs kepresidenan, kata Rocky, negara berarti dalam keadaan darurat. “Mungkin itu maksudnya karena dalam pernikahan itu ada sekaligus Presiden, Menteri Pertahanan dan Ketua MPR. Dan itu sangat berbahaya bila terjadi serangan teroris. Mungkin maksudnya darurat itu,” kata Rocky.

Menurut Rocky publik sangat cerdas dan sangat kritis menyikapi aktivitas fisik Presiden . Karena tak bisa dihindari, Presiden dan elite lainnya, datang ke kerumunan. Padahal kerumunan itu harus dihindari karena Covid-19 di Indonesia terkendali, herd immunity belum terjadi karena vaksinasi belum sampai 70 persen penduduk Indonesia.

Baca Juga:   Lamaran Felicia Diputus Sepihak, Sang Kakak Mempertanyakan Kejantanan Kaesang

“Atau Covid-19 di Petamburan berbahaya sementara yang didatangi Presiden adalah Covid-20 yang tidak berbahaya,” ujarnya menyindir kasu yang menimpa Habib Rizieq Shihab yang masuyk bui karena melanggar protokol kesehatan.

Peristiwa ini, kata Rocky hanya membuat bingung polisi dan pejabat di daerah yang harus menertibkan kerumunan di wilayahnya masing-masing. sementara di pusat elite malah mempertontonkan contoh yang kontras.

“Kepekaan Presiden tak ada. Presiden tidak bisa membedakan mana kepentingan orang banyak dan mana kepentingan banyak orang” tegas Rocky. “Presiden mementingkan banyak orang,” tegas Rocky. (Yat/Red)