Pemerintah Diminta Selesaikan Polemik Vaksin Nusantara
Mantan menkes . (Foto: Fajar)

Elangnews.com, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mendesak pemerintah untuk menyelesaikan polemik . yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah sampai uji klinis pertama.

Menurut Rahmad, pemerintah tidak bisa membiarkan polemik berlangsung lama. Sementara kemandirian vaksin sangat diharapkan ketika dunia lain mengembargo vaksin karena di negaranya terjadi lonjakan angka penderita .

“Pemerintah harus memfasilitasi untuk duduk bersama antara pihak peneliti, penyandang dana dan BPOM mencari jalan keluar apakah vaksin tersebut dilanjutkan dari fase pertama ke fase kedua atau dihentikan,” kata Rahmad dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/4/2021).

“Apa kendalanya, apa kelemahannya, apa hambatannya yang belum bisa dipenuhi tentu harus dengan kaidah-kaidah keilmuan,” tambah Rahmad.

Terakhir, BPOM menyatakan Vaksin Nusantara disebut tidak memenuhi kaidah uji klinik yang baik dan terhenti di fase pertama. “Pemerintah harus mengambil sikap tegas dan jangan diam saja agar tidak menjadi polemik di masyarakat yang saat ini masih dalam keadaan panik menghadapi pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.

Baca Juga:   Habib Rizieq Protes Sidang Virtual Rawan Disabotase

“Dengan kondisi darurat seperti ini pihak-pihak yang terkait harus bergerak cepat dalam menentukan keputusan dan memberi kepastian pada masyarakat,” tambahnya.

Kata Rahmad, BPOM sebagai wasit yang juga bertindak sebagai pemberi keputusan layak atau tidaknya harus memberikan keputusan yang bersifat final. “Pada prinsipnya hanya BPOM yang bisa memutuskan,” ujarnya.

BPOM, kata Rahmad, jangan menggantung kalau ternyata itu tidak layak dilanjutkan disampaikan secara resmi bahwa vaksin Nusantara itu tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap kedua. “Ya atau tidak” ujarnya.

“Segera diputuskan saja, sampaikan saja apa adanya. Rakyat pasti paham soalnya ini kan menyangkut hidup mati,” sambungnya.

Baca Juga:   BPJS Kesehatan Didorong Responsif di Masa Pandemi, ORI Buka Layanan RCO

Politisi PDI Perjuangan itu khawatir bila persoalan ini tidak segera diputuskan maka program nasional akan terganggu karena pemerintah sendiri kekurangan stok vaksin masih tergantung dari vaksin impor.

“Nah salah satunya itu menjadi jawaban bahwa percepatan dukungan penelitian penemuan vaksin itu jadi sangat relevan ketika bergantung dengan vaksin luar negeri,” imbuhnya.

Rahmad meminta pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan sebagai pengguna vaksin tersebut segera memutuskannya.

“Saya yakin pemerintah mampu memberikan keputusan secapatnya. Berdasarkan informasi yang saya dapat, vaksin Nusantara ini hanya tersandera dengan persoalan teknis,” tambahnya.

Rahmad sendiri mendukung vaksin Nusantara ini bisa dilanjutkan karena dianggap sangat efisien baik dari waktu maupun anggaran. Bahkan bila diproduksi secara massal per dosisnya sangat burah dibandingkan vaksin yang sudah ada. (Yat/Red)