Pakar Sebut SP3 Sjamsul Nursalim Jadi Preseden Buruk
Koruptor . (Foto: )

Elangnews.com, Jakarta – Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi () yang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Sjamsul Nursalim dinilai sebagai langkah buruk pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini sebagai dampak nyata dari revisi UU KPK.

“Ini jelas menjadi preseden buruk dan catatan hitam dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (3/4/2021).

“Padahal KPK sudah maju melangkah dengan menetapkan tersangka tapi mundur,” sambungnya.

Menurut Suparji, SP3 ini bisa digugat ke pengadilan. Menurutnya, berdasarkan Pasal 80 KUHAP dan Putusan MK No 76/PUU-X/2012 memungkinkan hal tersebut. Keputusan ini bisa digugat oleh masyarakat yang berkepentingan, misalnya lembaga pegiat antikorupsi.

Baca Juga:   Kasus Suap Pajak, KPK Geledah Kantor Pusat Bank Panin

“Dan saya mendukung jika ada gugatan tersebut,” paparnya. “Karena penegakan tindak pidana korupsi harus baik dan benar secara prosedur, substansi dan kewenangan,” kata akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan penghentian penyidikan ini berdasarkan Pasal 40 UU KPK.

Menurutnya sebagai bagian dari penegak hukum, maka dalam setiap penanganan perkara KPK memastikan akan selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Baca Juga:   Penjelasan KPK Soal Limbah FABA yang Dikeluarkan dari Kategori Berbahaya

“Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal UU KPK,” ujarnya.

“Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas kepastian hukum,” kata Alex mengutip UU KPK.

Sjamsul Nursalim bersama istrinya ditetapkan KPK sebagai buronan kakap. Pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) menjadi tersangka Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ketika Indonesia krisis moneter pada tahun 1998. Sjamsul Nursalim bersekongkol dengan pejabat BI saat itu yang ditaksir merugikan negara Rp 4,58 triliun.(Yat/Red)