Pakar Literasi Digital UGM Ingatkan Virtual Police Harus Netral
Percakapan di media daring dan media sosial kini diawasi Virtual Polce. (Ilustrasi: Istimewa)

Elangnews, Jakarta – Pemerintah secara resmi sudah mengoperasikan Virtual Police. Tugasnya untuk memoderasi konten-konten negatif di dunia maya terutama yang mengarah pada pelanggaran pidana.

Pakar Literasi Digital Universitas Gadjah Mada Novi Kurnia menyambut positif kehadiran Virtual Police. Namun dia juga mengingatkan polisi dunia maya tersebut harus netral dan berpihak untuk kepentingan umum, bukan industri, kelompok besar, maupun pemerintah.

“Virtual Police sebagai sebuah aksi memoderasi ini bagus. Namun, ada catatan-catatan yang harus dipertimbangkan seperti posisi untuk bisa menjaga netralitas, objektifitas, dan keadilan. Jangan terus interventif,” kata Novi seperti dikutip Elangnews.com dari laman UGM, Senin (1/3/2021).

Novi mengaku belum mengetahui secara detail Virtual Police ini bekerja dalam menjalankan pengawasan konten di dunia maya. Novi menyarankan, dalam proses pelacakan konten perlu disesuaikan dengan platform masing-masing media sosial.

“Penentuan sampel juga perlu diperhatikan apakah dengan sistem sampling atau sensus. Begitu pula dalam pelacakan akan dilakukan parsial atau pada seluruh konten,” ujarnya.

Transparansi

Hal lain yang dianggap penting, menurut Novil terkait transparansi. Polri sedari awal harus menyosialisasikan atau mengedukasi pengguna media tentang konten seperti apa yang dianggap konten negatif atau mengarah pada tindak pidana. Pengguna media wajib diberitahu konten seperti apa yang dianggap negatif.

“Perlindungan data diri pengguna media sosial disebutkan juga harus menjadi poin penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program pengawasan virtual police. Beberapa di antaranya seperti data apa saja yang bisa dibuka, bagaimana jaminan perlindungan, dan mitigasi terhadap kebocoran data pribadi,” ujarnya.

Novi juga meminta Polri untuk tetap memperhatikan hak digital pengguna media sosial untuk menyuarakan aspirasi. Jangan sampai Virtual Police justru mengekang masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya di media sosial.

“Modelnya ini kan sistem peringatan, apakah dalam prosesnya mendapatkan hak baik sebelum dan sesudah dimonitor,” ujar Koordinator Jaringan Pegiat Literasi Digital atau dikenal dengan Japelidi.

Hingga Kamis (25/2/2021), setidaknya sudah 21 akun media sosial sudah diperingatkan Virtual Police melalui direct message. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono seperti dikutip dari Antara, Senin (1/3/20210, media sosial yang diperingatkan diduga melanggar sosial unsur suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA). (Yat/Red)