Muhammadiyah Anjurkan Masyarakat Salat Tarawih di Rumah
Sekretaris Umum PP Abdul Mu’ti. (Foto: Muhammadiyah.or.id)

Elangnews.com, Jakarta – Sama seperti tahun sebelumnya di awal , umat Islam juga masih tidak leluasa untuk beribadah di luar rumah termasuk salat .

Untuk 1442 Hijriah ini, Pimpinann Pusat Muhammadiyah kembali menganjurkan kepada umat Islam untuk salat Tarawih di rumah. Namun bagi yang akan melaksanakan di masjid dianjurkan untuk melakukan yang ketat.

Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid mengeluarkan edaran terkait tuntunan ibadah di masa pandemi Covid-19. Muhammdiyaah meminta masyarakat salat berjamaah dilakukan dengan menjaga jarak antarshaf, memakai masker, masjid digunakan terbatas hanya untuk warga sekitar, jumlah jamaah maksimal 30 persen ruangan, takmir secara berkala menerapkan sterilisasi dan protokol kesehatan.

Baca Juga:   Menkes Budi Gunadi Sebut Pandemi Selesai Dalam Waktu 5-10 Tahun

“Bagi anak-anak, lansia, orang yang sedang sakit maupun yang memiliki comorbid dilarang untuk datang ke masjid atas pertimbangan risiko,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Senin (29/3/2021).

Menurut Mu’ti, salat berjamaah itu bagus tapi kondisi pandemi ada pengecualiaan. “Apalagi angka penularan Covid-19 di Indonesia masih berkisar di angka 12 persen, atau lebih tinggi 7 persen dari batas yang ditetapkan oleh WHO.

Mengenai ide salat bergelombang seperti usulan mantan Wapres Jusuf Kalla, Mu’ti menyatakan tidak masalah. Namun, Muhammadiyah tidak melakukannya.

Baca Juga:   Google Berniat Buat Aplikasi Smartphone Pelacak Virus Corona

“Saya cenderung pada pendapat sebaiknya tidak usah 2 shif, karena persiapannya lebih sulit dan kemungkinan-kemungkinan pelaksanaan salat itu terjadi transmisi virus covid-19. Karena itu dengan segala hormat sebaiknya salat tarawih itu satu gelombang saja, dan umat Islam lebih baik melakukan Tarawih di rumah dengan keluarga,” jelasnya.

Mu’ti juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengeluarkan aturan tentang ibadah umat Islam. Alasannya, masyarakat lebih percaya kepada imbauan dan juga petunjuk dari organisasi keagamaan.

“Pemerintah tidak perlu mengeluarkan tuntunan ibadah karena masyarakat lebih mendengar fatwa-fatwa dari organisasi keagamaan. (Yat/Red)