webinar
Sekjend Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (APHI) Dr. St. Laksanto Utomo, SH., M.Hum. (Foto: Elangnews.com/youtube)

“Oleh sebab itu, secara normatif, kedudukan sebagai Ketua Umum Partai berlandaskan pada AD/ART 2005 adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum”

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Sekjend Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (APHI) Dr. St. Laksanto Utomo, SH., M.Hum mengatakan bahwa pengangkatan Moeldoko sebagai Ketua Umum hasil Kongres Luar Biasa () berlandaskan pada AD/ART 2005 adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hal itu diungkapkannya pada diskusi daring bertajuk “Mengembalikan Khitoh Peran Partai Politik Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia” pada Rabu, 24 Maret 2021.

di beberapa waktu yang lalu, menurut Laksanto, adalah sebagai reaksi atas adanya aksi dari beberapa pengurus atau kelompok pengurus yang mengubah AD/ART Partai Demokrat 2005 menjadi AD/ART Partai Demokrat 2020.

Laksanto mendasarkan pandangannya dari hasil kajian dan telaah yang dibuat atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat 2020 dilihat dari perspektif UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Baca Juga:   Dalam Hitungan Menit, Moeldoko Ketum dan Marzuki Alie Ketua Dewan Pembina Demokrat

“Perubahan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, perubahannya tidak sesuai dengan AD/ART tahun 2005 dan UU No. 2 tahun 2011 sehingga patut diduga cacat prosedur,” terang Laksanto yang juga seorang dosen dari Universitas Sahid Jakarta.

Terkait tahun 2020 yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (), Laksanto menilai, masih terbuka peluang untuk melakukan ke PTUN untuk membatalkan keputusan tersebut, sehingga kembali ke AD/ART tahun 2005.

Laksanto menambahkan, AD/ART tahun 2020 alinea ke-10 menyebutkan pendiri partai adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Ventje Rumangkang.

“Ini tidak mungkin karena hanya dua orang. Hal ini patut dipertanyakan, Partai Demokrat tidak akan berdiri jika hanya ada dua orang pendiri,” ujar Laksanto.

Berdasarkan telaah dan kajian, Laksanto menjelaskan beberapa karakteristik yang terkandung dalam AD/ART Partai Demokrat 2020, yaitu tidak demokratis, menghilangkan kesempatan Kader untuk menjabat petinggi partai, dan terdapat dominasi kekuasaan Majelis Tinggi yang melampaui Ketua Umum dan suara anggota.

Baca Juga:   Soal AD/ART Demokrat, Yasonna: Silakan Kubu KLB Gugat ke Pengadilan

“Oleh sebab itu, secara normatif, kedudukan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berlandaskan pada AD/ART 2005 adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tutup Laksanto.

Adapun diskusi daring ini digelar atas kerja sama Universitas Sahid Jakarta, Universitas Borobudur, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Caritas Papua.

Diskusi dengan moderator Dr. Yusuf seorang wartawan senior dari Antara juga narasumber diantaranya J. Kristiadi Peneliti Senior CSIS, Prof. Faisal Santiago Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur, Prof. Agus Surono Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Dr. St. Laksanto Utomo dari Universitas Sahid Jakarta, dan Dr. Aat Surya Safaat Pengamat Komunikasi Politik sekaligus mantan Pimred Antara. (trd/red)