Masa Pandemi, Korban PHK Sulit Cairkan JHT
Seorang peserta tengah mengurus administrasi secara daring. (Foto: Bisnis.com)

Elangnews.com, Jakarta – Nasib buruh di masa pandemi Covid-19 ini semakin terpuruk. Di masa normal saja sudah sulit apalagi di masa pagebluk ditambah lagi menjadi korban pemutusahan hubungan kerja (). Semakin lengkaplah penderitaan mereka.

Mungkin ada yang mengatakan masih untung bagi buruh yang terdaftar di Ketenagakerjaan. Mereka misalnya bisa mengambil jaminan hari tua (). Tetapi itulah pangkal masalahnya, belakangan ini beredar di media sosial keluhan dan ada juga yang langsung mengadu ke saluran resmi BPJSTK (@BPJSTKinfo), JHT mereka sulit dicairkan.

Suharta (49), seorang karyawan yang bekerja di Purwakarta misalnya mengeluhkan sulitnya mencairkan JHT. Beberapakali ia dijanjikan wawancara dari pihak BPJSTK namun terkendala masalah sinyal. “Beberapa kali orang BPJSTK menghubungi tetapi sinyal jelek. Ketika menghubungi lagi saya lagi di luar,” ujarnya.

“Karena untuk ke kantor BPJS juga kan sulit karena dibatasi dan antre,” tambahnya.

Keluhan para buruh yang di-PHK sampai saat ini masih terus terjadi. Belum ada solusi yang signifikan karena BPJSTK sampai saat ini masih ketat melaksanakan protokol kesehatan. Sistem online sendiri yang seharusnya memudahkan justru malah menyulitkan karena mereka umumnya aterkendala kuota.

Baca Juga:   Sah! 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja, Bagaimana Nasib Kaum Buruh?

“Untuk makan saja susah, sementara kuota habis untuk anak belajar,” tutur Suharta.

Para peserta BPJSTK umumnya banyak yang tidak mengetahui soal status kepesertaan dan juga soal masa tunggu JHT dapat dicairkan. Karena itu masalah sosialisasi menjadi sangat penting.

Dari sejumlah kasus yang ditemui Elangnews.com di lapangan, mereka pun masih belum tahu apakah kepesertaan mereka masih aktif atau non aktif. Belum lagi soal kapan mereka dapat mengklaim JHT. Misalnya belum satu bulan berhenti bekerja mereka sudah ingin mencairkan manfaat.

Atau BPJSTK harus memiliki terobosan yang out of the box. Misalnya karena ini darurat maka pencairan manfaat bisa dipercepat serta sosialisasi misalnya menggunakan sistem booster sehingga semua peserta mendapat informasi lewat pesan singkat (SMS) atau Whattapss group.

Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja seperti dikutip CNBC Indonesia mengatakan, Tim BPJamsostek di kantor cabang memiliki Service Level Agreement (SLA) layanan dan selalu berusaha memenuhi jadwal interview. Memang masalah teknis menjadi masalah krusial

Baca Juga:   Banyak PHK, Ombudsman Dorong BPJS Kesehatan Responsif

“Dalam praktiknya, proses interview ini melalui video call sering menemui kendala teknis di lapangan, seperti peserta tidak bisa dihubungi (karena HP tidak aktif ataupun tidak diangkat) atau konfirmasi dokumen yang diunggah tidak dapat dibaca,” kata Irvansyah.

“Kantor cabang akan terus mencoba menghubungi peserta pengajuan klaim JHT yang sudah terjadwal untuk konfirmasi,” kata dia.

Selain kendali teknis, rata-rata para korban PHK juga mengeluhkan pencairan yang lama. Kendati BPJSTK menyebutkan pencairan jaraknya satu bulan setelah teken kontrak tetapi kenyataannya banyak yang lebih.

“Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Perihal pengajuan klaim ditolak, silakan coba kembali melakukan pengajuan antrean ulang. Pencairan juga bisa dilakukan melalui cabang bank kerja sama yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, atau BJB,” begitulah jawan standar BPJSTK bila mendapat keluhan pemohon. (Yat/Red)