Mantan Ketua MK Ingatkan Jangan Terpancing Jabatan Presiden Tiga Periode
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi . (Foto: Kompas.com)

Elangnews.com, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengingatkan publik untuk tidak terpancing wacana yang terus bergulir kencang soal jabatan jadi . Ide itu dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia.

“Jangan ada yag terpancing dengan wacana tiga periode,” Jimly mengingatkan dalam akun pribadinya, Minggu (14/3/2024).

Menurut Jimly wacana tiga periode sebagai ide yang tidak ada baiknya sama sekali. Wacana yang buruk dari semua sisi. “Cuma digulirkan sebagai jebakan saja,” kata Jimly.

“Bangsa kita pun tidak membutuhkan perpanjangan masa sama sekali. Maka kalau ada ide perubahan terbatas UUD jangan kaitkan dengan isu tiga periode ini,” tambah Jimly.

Baca Juga:   Jokowi Bentuk Satgas BLBI, Apa Itu?

Analis politik malah secara satire menyebutkan dalam kondisi politik mutakhir seperti sekarang ini untuk mengubah masa jabatan presiden secara teknis sangat mudah. Tinggal ajukan ke DPR, semuanya sangat mungkin karena oposisi tinggal PKS dan itu tak akan berpengaruh.

“Mau masa jabatan presiden tujuh periode pun bisa,” ujarnya.

Menurut Rocky, konstitusi dapat diubah dan mudah untuk mendapat 2/3 dari jumlah anggota MPR. “Tapi harus diingat kata konstitusi dulu Abad 15 tujuannya untuk memperpendek siklus kekuasaan bukan untuk memperpanjang kekuasaan,” ujarnya.

Karena itu orang yang berpikir konstitusional, kata Rocky, dia berupaya untuk menghalangi memperpanjang kekuasaan dalam sistem kerajaan. “Bahkan lebih gila lagi dalam kata konstitusi adalah hak untuk membunuh raja. Ini Abad 15 karena raja nggak mau turun-turun. Konstitusi mengatakan maka turunin saja dengan kekerasan,” ujarnya.

Baca Juga:   Jokowi akan Resmikan Merger Bank Syariah, Saham BRIS malah ARB

Mungkin nanti mereka menjawab bahwa memperpanjang masa jabatan juga konstitusional karena diputuskan MPR. “Iya konstitusional tapi kata konstitusi adalah untuk mempercepat sirkulasi kekuasaan. Kalau tiga periode berarti tidak ada sirkulasi elite. Dan kita gagal berdemokrasi kalau tidak ada sirkulasi elite,” ujar Rocky.

Kalau jabatan presiden tiga atau tujuh periode, kata Rocky, memang konstitusional kalau disepakati MPR. “Tapi itu konstitusional yang konspirasional,” tegasnya. (Yat/Red)