MAKI Datangi PN Jaksel Gugat 5 Perkara yang Mangkrak di KPK
Sumber: .go.id

ELANGNEWS.COM, Jakarta – Senin, 5 April 2021, Masyarakat Anti Indonesia () mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan gugatan lima kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mangkrak dan berpotensi stagnan.

“Hari ini, Senin tanggal 5 April 2021 jam 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terjadwal sidang perdana 5 Praperadilan yang diajukan MAKI melawan KPK atas perkara mangkrak yang cukup lama maupun baru namun berpotensi mangkrak,” tegas Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis, Senin (5/4/2021).

Lima perkara tersebut adalah, jelas Boyamin, , e-KTP, pengadaan bantuan sosial , pengadaan helikopter AW, dan kasus eks Bupati Malang Rendra Kresna.

Kasus Bank Century, lanjut Boyamin, sejak KPK kalah oleh Putusan Praperadilan Pengadilan Jakarta Selatan dengan nomor 24 Tahun 2018 yang berisi melanjutkan Penyidikan untuk nama-nama lain (Boediono, dkk) pengembangan dari perkara Budi Mulya namun hingga kini KPK belum menetapkan satupun nama tersangka. Kasus ini mangkrak dan tidak ada kejelasan.

Baca Juga:   KPK Bongkar Skandal Pajak, Bakal Pecahkan Rekor Gayus Tambunan?

Sementara untuk kasus e-KTP, KPK pada tanggal 13 Agustus 2019 telah menetapkan tersangka baru korupsi e-KTP yakni Miryam S. Haryani, Isnu Edhi Wijaya, Husni Fahmi, dan Paulus Tanos. Sudah hampir 2 tahun, perkara ini tidak ada perkembangan, Boyamin menjelaskan, mestinya bisa cepat karena hanya perkara pengembangan kasus e-KTP.

Kasus pengadaan pesawat Heli AW, sekali lagi Boyamin menjelaskan, bahwa KPK pada tanggal 16 Juni 2017 menetapkan status tersangka kepada Irfan Kurnia Saleh dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW 101, namun hingga hari ini kasus tersebut terbengkalai alias mangkrak hampir 4 tahun.

Boyamin kemudian menjelaskan kasus sembako bantuan sosial Covid-19 yang menyeret nama mantan Menteri Sosial .

Pada kasus ini, praperadilan tetap diajukan, alasan Boyamin adalah karena masih menyisakan masalah terkait penyidik KPK yang tidak melaksanakan semua ijin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK.

Baca Juga:   KPK Hentikan Kasus BLBI Sjamsul Nursalim, Kenapa?

“Belum dipanggilnya Ihsan Yunus (anggota DPR) oleh KPK, meskipun akhirnya dia (Ihsan Yunus) telah dipanggil KPK namun praperadilan ini tidak dicabut karena masih menyisakan masalah terkait Penyidik KPK yang tidak melaksanakan semua ijin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK,” tegas Boyamin.

Kasus terakhir yang digugat oleh MAKI adalah kasus gratifikasi Kepala Daerah di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, bernama Rendra Kresna.

Diketahui, KPK telah melakukan proses persidangan atas dugaan gratifikasi yang diterima oleh Bupati Malang Rendra Kresna. Namun, KPK belum menetapkan tersangka atas pihak yang diduga selaku pemberi yaitu IK, A, dkk.

Kasus ini perlu digugat praperadilan, tambah Boyamin, untuk mencegah agar perkara ini tidak menguap lantaran dianggap perkara kecil di daerah.

“Untuk proses selanjutnya, mari kita ikuti proses persidangan untuk mengetahui jawaban KPK atas perkara-perkara mangkrak tersebut diatas,” tutur Boyamin menutup keterangannya. (trd/red)